SINARPAGINEWS.COM INDRAMAYU – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura menggelar aksi unjuk rasa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (4/5/2026).
Aksi ini dipicu melonjaknya harga serta tersendatnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non subsidi, yang dinilai semakin menekan aktivitas melaut para nelayan.
Di kawasan pelabuhan, para nelayan berkumpul sambil membawa berbagai poster tuntutan. Mereka mendesak pemerintah segera menstabilkan harga solar dan menjamin kelancaran distribusi BBM. Kondisi saat ini, menurut mereka, telah berdampak langsung pada menurunnya aktivitas penangkapan ikan.
Bahkan, tak sedikit kapal yang terpaksa bersandar dan tidak beroperasi karena tingginya biaya operasional.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menyebut persoalan kenaikan harga solar industri dan keterbatasan pasokan telah menjadi ancaman serius, khususnya bagi kapal berkapasitas di atas 30 Gross Ton (GT).
“Tanpa BBM, nelayan tidak bisa melaut. Kalau ini terus terjadi, pendapatan turun dan usaha perikanan bisa lumpuh,” ujar Kajidin di sela aksi.
Ia menambahkan, dampak kondisi tersebut mulai terasa luas. Mulai dari penumpukan kapal di Pelabuhan Karangsong, meningkatnya pengangguran di wilayah pesisir, hingga menurunnya minat investasi di sektor perikanan tangkap.
Tak hanya soal BBM, para nelayan juga menyoroti belum adanya kebijakan harga khusus untuk solar non subsidi bagi nelayan, lemahnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga ikan, serta minimnya dukungan sarana pasca produksi di pelabuhan.
Dalam aksinya, Gerakan Nelayan Pantura menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, penetapan harga khusus BBM non subsidi untuk kapal di atas 30 GT, stabilisasi harga ikan secara nasional, serta peninjauan ulang regulasi zonasi pelabuhan pangkalan yang dinilai belum berpihak kepada nelayan.
Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar aktivitas melaut kembali normal dan roda perekonomian masyarakat pesisir tetap bergerak.
“Laut adalah sumber kehidupan kami. Kami butuh solusi nyata dari pemerintah,” tegas Kajidin.
Aksi berlangsung tertib dan menjadi simbol kuat suara nelayan Pantura yang tengah menghadapi tekanan berat akibat melonjaknya biaya operasional.
Selain menggelar aksi, Gerakan Nelayan Pantura juga telah mengirimkan surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia terkait penetapan harga BBM non subsidi. Surat tersebut turut ditembuskan kepada Bupati Indramayu.
Perwakilan nelayan bahkan telah menyerahkan langsung surat tersebut kepada Asisten Daerah (Asda) II Indramayu, Asep Abdul Mukti, di Pendopo Indramayu, sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah ikut memperjuangkan aspirasi nelayan ke pemerintah pusat. (Haris)
