SINARPAGINEWS.COM, SUKABUMI — Rumah Literasi Merah Putih menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergi Pers, Masyarakat dan Penegak Hukum dalam Menciptakan Kondusivitas Investasi, Ketersediaan Energi Listrik, Kemandirian Energi untuk Kemajuan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sukabumi”.
Kegiatan yang mempertemukan unsur pemerintah, penegak hukum, pers, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha tersebut berlangsung di Cafe The Bumee, Jalan Lingkar Selatan No. 3, Gunungguruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa (1/9/2026).
Forum tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan iklim investasi, kepastian hukum, ketersediaan energi listrik, tertib administrasi pertanahan, stabilitas sosial, serta peran media dalam membangun komunikasi publik yang sehat.
Para peserta menilai sinergi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH, yang mewakili Kajari Cibadak; perwakilan General Manager PLN UIP JBT; perwakilan Kepala BPN Kabupaten Sukabumi; perwakilan Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi; serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos., MM.
Dari unsur pers dan masyarakat, hadir perwakilan Ketua PWI Jawa Barat, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Ketua SMSI Sukabumi Raya, insan pers, LSM, pelaku UMKM, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kepastian Hukum Jadi Fondasi Investasi
Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan setelah terjadi persoalan, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.
“Penegak hukum hadir untuk memberikan kepastian dan rasa aman. Tanpa kepastian hukum, investor tidak akan masuk. Sinergi dengan pers dan masyarakat penting agar setiap proses pembangunan berjalan transparan dan tidak menimbulkan konflik di lapangan,” ujarnya.
Ketersediaan Listrik Dukung Investasi
Sementara itu, perwakilan GM PLN UIP JBT menyoroti pentingnya ketersediaan dan keandalan energi listrik dalam mendukung pertumbuhan investasi di Kabupaten Sukabumi.
PLN, kata dia, berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan investasi di daerah.
“Ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama investasi. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan di Sukabumi. Namun, kami juga membutuhkan dukungan masyarakat dan media untuk mengedukasi pentingnya efisiensi energi serta mendukung program kemandirian energi berbasis potensi lokal,” katanya.
Tertib Pertanahan Perlu Diperkuat
Aspek pertanahan juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Perwakilan Kepala BPN Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa tertib administrasi pertanahan menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian bagi kegiatan investasi.
“Aspek pertanahan sering menjadi kendala investasi. BPN siap bersinergi mempercepat layanan, asalkan semua pihak patuh pada aturan. Dengan data pertanahan yang tertib, kita bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.
Kondusivitas Daerah Jadi Tanggung Jawab Bersama
Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos., MM, menekankan pentingnya stabilitas sosial dan keamanan dalam menciptakan kenyamanan bagi investor.
Ia menilai kondusivitas daerah tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan media.
“Kondusivitas adalah kunci. Tugas kami menjaga stabilitas agar investasi bisa berjalan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, pers, dan aparat sangat dibutuhkan agar tidak terjadi miskomunikasi yang menghambat pembangunan dan penyediaan energi,” ungkapnya.
Pers Berperan dalam Membangun Kepercayaan Publik
Dari unsur komunikasi publik, perwakilan Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai program investasi dan energi dapat membantu masyarakat memahami manfaat pembangunan sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak benar.
“Peran komunikasi publik sangat vital. Diskominfo akan memperkuat diseminasi informasi terkait program energi dan investasi agar masyarakat memahami manfaatnya. Pers menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang benar dan menangkal hoaks,” ujarnya.
Senada, perwakilan Ketua PWI Jawa Barat menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab dalam mengawal proses pembangunan melalui produk jurnalistik yang kritis, berimbang, dan konstruktif.
“Pers punya tanggung jawab moral mengawal pembangunan. Kami akan mendorong jurnalisme yang konstruktif, mengawasi kebijakan energi dan investasi, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Sukabumi,” tegasnya.
Ketua PWI Kabupaten Sukabumi Nuruddin Zain Syamsi menyatakan kesiapan insan pers daerah untuk ikut mengawal pembangunan Kabupaten Sukabumi.
“Di tingkat daerah, pers harus hadir paling depan. Kami siap bersinergi dengan penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan informasi terkait kelistrikan dan investasi sampai kepada masyarakat secara akurat, sehingga tercipta kepercayaan publik,” katanya.
Sementara itu, Ketua SMSI Sukabumi Raya Eman Sulaeman menilai perusahaan pers memiliki tanggung jawab untuk turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pemberitaan yang kritis sekaligus konstruktif.
“Media siber punya jangkauan luas dan cepat. SMSI siap mendukung literasi masyarakat tentang pentingnya kemandirian energi dan investasi. Mari kita jaga agar pemberitaan tidak memprovokasi, tetapi mencerdaskan dan membangun,” ujarnya.
UMKM Berharap Investasi Berdampak pada Ekonomi Masyarakat
Dari unsur masyarakat dan pelaku UMKM, Saeful Usman menyampaikan harapan agar peningkatan investasi di Kabupaten Sukabumi memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan listrik yang stabil dan terjangkau merupakan salah satu kebutuhan penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat.
“UMKM membutuhkan listrik yang stabil dan biaya yang terjangkau agar bisa berkembang. Kami berharap hasil FGD ini benar-benar ditindaklanjuti, karena kemandirian energi akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat kecil di Sukabumi,” ungkapnya.
Dorong Tindak Lanjut dan Kolaborasi Berkelanjutan
FGD Rumah Literasi Merah Putih menyimpulkan bahwa terciptanya iklim investasi yang sehat membutuhkan sedikitnya tiga aspek utama, yakni kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur energi, dan ekosistem informasi yang sehat.
Ketiga aspek tersebut dinilai perlu berjalan secara beriringan melalui kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha, dan pers.
Para peserta juga mendorong agar forum lintas sektor serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga berbagai persoalan pembangunan, investasi, dan energi dapat dibahas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Rumah Literasi Merah Putih berharap FGD tersebut menjadi langkah awal untuk membangun gerakan bersama dalam menciptakan Kabupaten Sukabumi yang semakin kondusif bagi investasi, memiliki ketahanan dan kemandirian energi, serta mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
