SINARPAGINEWS.COM KAB. SUKABUMI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, S.H., mendukung peluncuran Program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) yang digagas Polres Sukabumi. Program tersebut dinilai dapat memperluas akses informasi lowongan kerja sekaligus mendorong proses rekrutmen tenaga kerja yang transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Hamzah menyampaikan dukungan tersebut saat menghadiri kegiatan peluncuran Program Poliran di Aula Mapolres Sukabumi. Kegiatan yang diikuti secara daring itu menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Menurut Hamzah, persoalan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, serta aparat penegak hukum.
“Program Poliran ini memiliki nilai strategis karena tidak hanya membantu masyarakat memperoleh informasi pekerjaan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap potensi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen. Persoalan pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, dan aparat penegak hukum perlu mengambil peran agar peluang kerja dapat diakses masyarakat secara lebih luas,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Hamzah juga menilai kehadiran Poliran bersama kegiatan Job Fair dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat pencari kerja. Namun, penyelenggara perlu memastikan mekanisme pelaksanaannya berjalan jelas, terbuka, dan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pelamar.
Ia menegaskan bahwa perusahaan harus menyampaikan informasi lowongan, persyaratan, serta tahapan seleksi secara transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat mempersiapkan diri sesuai kualifikasi yang dibutuhkan tanpa harus menghadapi praktik percaloan maupun pungutan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
“Poliran dan Job Fair harus memberikan dampak nyata. Masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama tanpa dibebani pungutan maupun praktik percaloan. Saya juga mendorong agar perusahaan menyampaikan persyaratan pekerjaan secara jelas sehingga pencari kerja dapat mempersiapkan kompetensinya sesuai kebutuhan industri,” tegasnya.
Selain memperluas informasi lowongan kerja, Hamzah menyoroti pentingnya kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. Menurutnya, keterlibatan lembaga pelatihan kerja dalam Program Poliran dapat memperkuat kompetensi calon tenaga kerja agar lebih siap memasuki dunia industri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan informasi lowongan pekerjaan, program pelatihan, dan kebutuhan industri dalam satu ekosistem ketenagakerjaan. Langkah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih mudah diakses sekaligus memetakan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi.
Hamzah juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Poliran dan Job Fair. DPRD Kabupaten Sukabumi, menurutnya, memiliki kepentingan untuk memastikan program yang melibatkan berbagai sektor tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang sedang mencari pekerjaan.
Melalui kolaborasi lintas sektor, keterbukaan informasi, dan pengawasan yang berkelanjutan, Hamzah berharap Program Poliran dapat memperkuat upaya penanggulangan pengangguran serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
