SINARPAGINEWS.COM,JAKARTA – Nasib anggota Polri berinisial AS berada di ujung tanduk. Gara-gara dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan menggunakan perangkat teknologi milik Polri, AS dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Keputusan pemecatan itu dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Namun, AS rupanya belum menerima keputusan tersebut. Ia langsung menggunakan haknya dengan mengajukan banding.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang etik tersebut merupakan tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan, yakni penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny dalam keterangannya.
Sidang berlangsung cukup panjang, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol Rudi Darmoko, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu serta tiga anggota komisi lainnya.
Dalam putusannya, komisi menyatakan AS melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Meski begitu, perkara etik ini belum sepenuhnya berakhir. AS telah mengajukan banding dan permohonannya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Johnny menegaskan, keputusan tersebut menjadi bukti bahwa Polri serius melakukan pembenahan internal. Tidak ada anggota yang kebal aturan, baik yang berpangkat rendah maupun tinggi.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.
Polri juga memastikan pemeriksaan etik terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran akan terus berlanjut. Bahkan, sidang KKEP berikutnya dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam yang hadir dalam persidangan menyatakan, pihaknya turut mengawasi jalannya sidang agar seluruh proses berlangsung sesuai prosedur.
Menurut Anam, para pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.
Penyelidikan Dugaan Makar Masih Berjalan
Tak hanya soal pemecatan AS, Polri juga mengungkap perkembangan penanganan sejumlah perkara lain yang menjadi sorotan publik, termasuk dugaan makar.
Johnny menyebut Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk mendalami informasi terkait dugaan tersebut.
Selain itu, penyelidikan dugaan illegal tapping, illegal access, hingga penghapusan atau perusakan data elektronik masih ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Polri juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan terhadap saksi.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelas Johnny.
Ia menegaskan, Polri berkomitmen melanjutkan pembenahan internal dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi proses penegakan hukum maupun kode etik.
“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum,” pungkasnya.
