SINARPAGINEWS.COM,JAKARTA – Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November jangan cuma ramai dengan upacara bendera, pidato pejabat, dan pemasangan spanduk. Di balik seremoni tahunan itu, masih banyak pekerjaan rumah bangsa yang belum terselesaikan.
Pakar hukum Prof. Abdul Latif mengingatkan, peringatan Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan bangsa, bukan sekadar menjalankan tradisi tahunan tanpa makna.
Menurut Latif, saat ini Indonesia menghadapi krisis makna dalam memperingati hari-hari besar nasional. Semangat perjuangan yang seharusnya menjadi energi untuk mengisi kemerdekaan justru berisiko terjebak dalam kegiatan seremonial.
“Ketika sebuah peringatan kehilangan daya dorongnya untuk menggerakkan semangat perjuangan pengisian kemerdekaan dalam kenyataan saat ini, akar masalahnya terletak pada pergeseran orientasi dari substantive state building menuju procedural ritualism,” ujar Latif, Selasa (10/11/2026).
Dia menilai, semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan sesuai tantangan zaman. Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata melawan penjajah, kini perjuangan bangsa menghadapi persoalan korupsi, ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, hingga penyalahgunaan kekuasaan.
Hari Pahlawan Harus Jadi Momentum Evaluasi
Latif menawarkan sejumlah langkah agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebatas seremoni. Salah satunya mengubah tradisi memperingati menjadi momentum refleksi dan evaluasi kebangsaan.
Pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat sipil, menurut dia, perlu duduk bersama untuk mengukur sejauh mana cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah diwujudkan.
Dia juga mengingatkan bahwa sosok pahlawan masa kini tidak selalu berada di medan perang.
Mereka adalah orang-orang yang berani melawan korupsi sistemik, memperjuangkan supremasi hukum yang berkeadilan, mengatasi ketimpangan agraria dan ekonomi, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Jika peringatan gagal melahirkan kebijakan publik yang melindungi hak dasar warga negara, maka peringatan itu kehilangan legitimasi sosiologisnya,” tegasnya.
Sentil Birokrasi dan Penegakan Hukum
Tak hanya itu, Latif menyoroti persoalan integritas yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan negara. Birokrasi dan penegakan hukum yang diskriminatif dinilai dapat menggerus semangat kemerdekaan.
Dia menegaskan, kemerdekaan tidak cukup diukur dari pelaksanaan pemilu secara berkala. Lebih dari itu, rakyat harus mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hak milik, pemerataan akses ekonomi, serta terbebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Karena itu, tanggal-tanggal bersejarah seharusnya menjadi pengingat moral bagi para penyelenggara negara untuk mengoreksi kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
Pendidikan Jangan Cuma Hafalan Sejarah
Persoalan lain yang menjadi perhatian Latif adalah pendidikan sejarah dan kewarganegaraan. Menurut dia, pembelajaran selama ini masih terlalu menekankan doktrin dan hafalan, belum maksimal membangun kemampuan berpikir kritis generasi muda.
Padahal, anak muda perlu memahami bahwa mengisi kemerdekaan merupakan kewajiban konstitusional.
Caranya dengan meningkatkan literasi kewarganegaraan, memahami etika profesi, serta memiliki keberanian moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam konteks birokrasi, Latif mendorong perubahan budaya kerja dari yang semula ingin dilayani menjadi melayani masyarakat.
Pemanfaatan sistem pemerintahan elektronik atau e-government juga perlu diperkuat untuk memangkas peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain itu, evaluasi kinerja pejabat harus didasarkan pada dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tumpukan laporan administratif. Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran atau whistleblower juga dinilai penting.
Di bidang hukum, dia mendorong penegakan keadilan substantif, pemberantasan mafia hukum, penyederhanaan regulasi, hingga penerapan restorative justice untuk tindak pidana ringan yang dilatarbelakangi persoalan kemiskinan.
Latif turut menekankan pentingnya keterbukaan pemerintahan, keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam perumusan kebijakan, serta keteladanan pemimpin.
Menurutnya, perubahan budaya birokrasi tidak akan berjalan tanpa contoh nyata dari pimpinan. Pejabat yang menyalahgunakan kewenangan harus mendapat sanksi tegas, sementara rekrutmen aparatur perlu mengedepankan meritokrasi, bukan kedekatan politik.
Masyarakat Jangan Diam, Ikut Awasi Pemerintah
Lebih jauh, Latif mengajak masyarakat sipil ikut mengawal reformasi agar tetap sejalan dengan cita-cita kemerdekaan.
Masyarakat bisa memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk mengakses informasi pemerintahan, termasuk memantau portal LPSE, JDIH, dan situs anggaran daerah.
Pengawasan juga dapat dilakukan melalui kolaborasi akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk kampanye edukatif melalui media sosial.
Jika ditemukan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan hukum, masyarakat dapat menempuh jalur konstitusional melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA), serta gugatan warga negara sesuai ketentuan hukum.
Pemanfaatan teknologi pelaporan publik seperti LAPOR dan pemantauan jalannya persidangan atau court monitoring juga dinilai dapat memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik dan peradilan.
Bahkan, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui petisi daring maupun forum dengar pendapat untuk mendorong perbaikan kebijakan.
Latif menegaskan, semangat kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai slogan yang hanya muncul setiap 10 November.
“Peringatan hari bersejarah tidak boleh menjadi fosil ritual yang kehilangan jiwa. Kemerdekaan bukanlah hadiah akhir, melainkan proses tanpa akhir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.**
