SINARPAGINEWS.COM, BANDUNG – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta jajarannya menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan tenaga kerja. Ia menegaskan masyarakat berhak memperoleh pekerjaan melalui proses seleksi yang transparan tanpa harus membayar perantara. Instruksi itu disampaikan saat peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026).
Suyudi meminta Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” kata Suyudi.
Ia meminta masyarakat tidak takut melaporkan dugaan percaloan tenaga kerja, baik yang melibatkan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan. Laporan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, ataupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Menurut Suyudi, praktik percaloan dan pungutan liar menjadi salah satu hambatan bagi pencari kerja. Kondisi tersebut membuat masyarakat berpotensi kehilangan kesempatan bekerja hanya karena tidak mampu memenuhi permintaan uang dari pihak yang menjanjikan kelulusan seleksi.
Penegasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam peluncuran POLIRAN. Program yang dijalankan melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri itu tidak hanya bertujuan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga mendorong proses rekrutmen yang adil dan bebas dari praktik ilegal.
Peluncuran POLIRAN ditandai dengan penyelenggaraan bursa kerja atau job fair yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.
Suyudi mengatakan persoalan pengangguran tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi. Tingginya angka pengangguran, menurut dia, juga berkaitan dengan persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan POLIRAN,” ujarnya.
Program tersebut sebelumnya dikembangkan Suyudi ketika menjabat Kapolda Banten. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, POLIRAN kemudian diperluas menjadi gerakan nasional.
Dalam pelaksanaannya, Polri mengambil posisi sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan perusahaan dengan masyarakat pencari kerja. Kepolisian tidak mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta.
Fasilitasi itu mencakup penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Suyudi berharap POLIRAN dapat menjadi pendekatan baru dalam pemeliharaan keamanan. Menurut dia, upaya menjaga kamtibmas tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga perlu menyentuh persoalan sosial yang menjadi salah satu sumber kerawanan masyarakat.
Peluncuran program tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Syamsi Hari, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.
Dari jajaran Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri.**
