SINARPAGINEWS.COM REJANG LEBONG – Pembayaran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa SE Rejang Lebong tahun 2024 lalu dicurigai. Soalnya untuk membantu jaminan kesehatan Kades dan perangkat menguras APBD hingga Rp 1,6 miliar. Indikasi dugaan mencurigakan itu saat pembayaran langsung dipotong oleh BPKAD Rejang Lebong 1 persen atau total Rp 16 juta.
Selain itu juga potongan 4 persen pemberi kerja sehingga total 5 persen, 1 persen langsung dipotong saat penerbitan SP2D sementara 4 persen dibayarkan tersendiri. Pembayaran dilakukan setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran dari BPJS kesehatan.
Kepala BPKD Rejang Lebong Andy Ferdian mengatakan pemotongan langsung 1 persen serta 4 persen itu memang ada aturannya. ” Ada Permendagrinya dasar hukum nya,” tegas Andi.
Lanjut Andi mengapa sampai Rp 1,6 miliar untuk Jamkes Kades dan Perangkat desa karena setiap desa itu banyak perangkatnya. ” Terkait jumlah pengurus desanya ada di Dinas PMD” jelas Andy.
Diduga Bayar internet digelembung?
Andy memastikan kalau soal pembayaran internet sampai Rp 557 juta pertahun itu memang adanya tp anggaran tsb tidak di BPKD. Soalnya setiap pembayaran sesuai dengan tagihan dari Telkom. ” Itu uangnya kami bayar lewat Telkom langsung melalui rekening bank. Bukan cash ditangan,” demikian Andy.
Sementara isu berkembang bagaimana bentuk internet atau wifi yang menguras Rp 40 juta lebih perbulan atau Rp 500 juta lebih pertahun itu. ” Wifi ambo ajo di rumah cuma Rp 330 ribu perbulan kencang speednyo,” celetuk seorang rekan media.
Untuk itu lanjutnya agar tak menimbulkan kecurigaan harus diaudit dan diusut tuntas. ( Ish)
