SINARPAGINEWS.COM, KOTA SUKABUMI-Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan arah pembangunan tahun 2027 akan dipusatkan pada efisiensi anggaran, penguatan indikator makro, dan penurunan angka pengangguran.
Penegasan ini disampaikan dalam Kick-Off Perencanaan Pembangunan 2027 yang digelar di Bappeda Kota Sukabumi, Kamis (27/11), sebagai langkah awal menyusun program prioritas di tengah kebijakan efisiensi fiskal pusat–daerah yang diperkirakan masih berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
Kick-Off ini dihadiri Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Wakil Ketua DPRD Rojab Asyari, serta para kepala perangkat daerah.
Pertemuan tersebut menjadi titik awal penetapan kerangka pembangunan yang menekankan penyehatan fiskal, pemenuhan program unggulan yang tertunda, dan pengarahan ulang strategi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa fokus utama pembangunan 2027 selaras dengan janji politiknya untuk menekan angka pengangguran.
Ia menyoroti pentingnya efisiensi belanja pegawai yang saat ini mencapai 49 persen dari APBD, atau sekitar Rp179 miliar di atas standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
“Kalau kita bisa efisiensi 50 miliar saja, uang ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pengangguran. Ada banyak yang bisa bekerja. Saya minta ini diperhitungkan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi penyehatan fiskal, pemkot menargetkan porsi belanja pegawai turun hingga maksimal 30 persen pada tahun 2027.
Langkah ini akan ditempuh melalui kebijakan tanpa penambahan ASN maupun non-ASN, serta evaluasi berkala terhadap tenaga non-ASN. Wali kota menegaskan bahwa masyarakat adalah “keluarga” yang harus diperjuangkan kesejahteraannya.
Selain fokus pada pengangguran, Pemkot Sukabumi juga memprioritaskan peningkatan pendidikan. Program beasiswa sarjana dan pelatihan vokasi bagi warga ber-KTP Kota Sukabumi akan diperluas untuk memastikan kelompok usia produktif tidak kembali menjadi penganggur.
“Saya tidak akan mendidik ujung-ujungnya menjadi pengangguran,” tegasnya. Saat ini, kelompok usia produktif menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran sebesar 8,1 persen.
Di sektor kesehatan, pemkot mengupayakan peningkatan layanan dengan menggandeng BPJS Kesehatan. Wali kota menyebutkan rencana penyediaan layanan kemoterapi kanker di RSUD Syamsudin, SH (Bunut).
“Jangan sampai warga Kota Sukabumi harus berobat ke Dharmais Jakarta atau ke Bandung. Bunut sudah menyiapkan alatnya, tinggal di-cover BPJS,” ujarnya.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemkot juga membuka peluang investasi melalui rencana penyediaan lahan 1.000 hektare bagi kawasan industri dan pendidikan.
Meski demikian, sejumlah kendala seperti proses perizinan dan tingginya nilai jual tanah, termasuk di kawasan Cemerlang, masih harus diatasi.
Melalui Kick-Off Perencanaan Pembangunan 2027, Pemkot Sukabumi menegaskan komitmennya membangun kota secara berkelanjutan, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta adaptif terhadap kondisi fiskal nasional.
Langkah ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi Kota Sukabumi untuk memasuki fase pembangunan yang lebih terarah, efisien, dan berkeadilan. (Red)
