SINARPAGINEWS.COM, BANDUNG – Pemerintah Kota Sukabumi menempatkan perluasan akses pembiayaan sebagai salah satu strategi utama memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman di Kantor OJK Jawa Barat, Jalan Dago, Bandung, Selasa (3/3/2026).
Pertemuan ini menyoroti kondisi penyaluran kredit usaha di Kota Sukabumi yang dinilai belum sebanding dengan potensi dana yang tersedia. Dana Pihak Ketiga (DPK) di kota ini tercatat telah melampaui Rp10 triliun. Namun, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menyatakan pertumbuhan ekonomi kota yang saat ini berada di angka 5,32 persen perlu ditopang penguatan sektor produktif masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Struktur ekonomi daerah harus bertumpu pada kekuatan usaha masyarakat. Karena itu, akses pembiayaan menjadi kunci,” ujarnya.
Data Pemkot menunjukkan, dari sekitar 55 ribu UMKM yang terdata, baru sekitar 23 ribu yang telah mengakses pembiayaan perbankan. Artinya, lebih dari separuh pelaku usaha masih berada di luar sistem kredit formal.
Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menyebut kondisi tersebut menjadi ruang yang perlu dioptimalkan melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Menurutnya, perbankan memiliki peluang memperluas pembiayaan, khususnya pada segmen mikro dan super mikro.
Selain mendorong penyaluran kredit perbankan, Pemkot juga memperkenalkan pendekatan pembiayaan berbasis sosial seperti dana kebajikan, wakaf produktif, dan skema Qordhul Hasan. Skema ini diarahkan sebagai tahap inkubasi bagi pelaku usaha kecil agar lebih siap mengakses pembiayaan formal.
Sejumlah sektor produktif menjadi perhatian, di antaranya peternakan domba dan kambing, pengembangan susu sapi perah, budidaya telur, hingga komoditas pisang. Namun, efektivitas penguatan pembiayaan tersebut tetap bergantung pada kesiapan ekosistem, mulai dari pendampingan usaha, kepastian pasar, hingga mitigasi risiko kredit.
Penguatan akses pembiayaan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal secara berkelanjutan. (Red)
