SINARPAGINEWS.COM, PRINGSEWU — Warga Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, mengecam keras dugaan pekerjaan talud yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas di ruas Jalan Banyumas–Way Kunyir. Sorotan muncul setelah video kondisi talud yang tampak rapuh viral di media sosial.
Sejumlah warga menilai pasangan batu pada talud tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda kerapuhan meski baru dikerjakan dalam hitungan hari. Batu disebut mudah terlepas, sementara adukan semen dinilai lemah dan tidak mencerminkan konstruksi yang kokoh sebagai penahan tanah badan jalan.
Salah seorang warga Pekon Fajar Mulia berinisial SBH menduga persoalan utama terletak pada proses pengadukan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kalau baru beberapa hari sudah rapuh seperti itu, wajar masyarakat bertanya. Kami menduga takaran semen dalam adukan tidak maksimal dan tidak sesuai RAB,” ujarnya.
Warga menilai persoalan ini berpotensi menimbulkan dampak serius. Talud memiliki fungsi vital sebagai penahan tanah dan pelindung badan jalan. Jika kualitasnya buruk, risiko yang muncul antara lain longsor, gangguan drainase, hingga kerusakan dini pada badan jalan yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Kekecewaan masyarakat semakin meningkat karena proyek peningkatan Jalan Banyumas–Way Kunyir diketahui bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp48,83 miliar.
“Anggarannya besar, tapi kalau hasilnya seperti ini, masyarakat jelas merasa dirugikan. Ini uang negara, uang rakyat,” kata SBH.
Warga Pagelaran Utara pun mendesak Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, untuk turun langsung meninjau lokasi. Mereka berharap kepala daerah tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi melihat kondisi fisik pekerjaan secara langsung agar evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan transparan.
Masyarakat juga meminta dilakukan pemeriksaan teknis menyeluruh, meliputi mutu material, komposisi adukan semen, metode pemasangan pasangan batu, serta kesesuaian pekerjaan dengan RAB dan spesifikasi teknis.
Selain menyoroti kualitas proyek, warga turut mengungkapkan kekecewaan terhadap saluran pengaduan yang dinilai belum efektif. Mereka mengaku sering kebingungan menyampaikan keluhan karena aspirasi kerap berhenti di tingkat bawah.
“Selama ini kalau ada temuan kami sampaikan ke pemerintah pekon, tapi sering tidak sampai ke Bupati,” ujar SBH.
Warga berharap pemerintah daerah membuka kanal pengaduan atau contact center yang dapat diakses langsung oleh masyarakat agar laporan dan keluhan tidak terputus di tingkat bawah.
Masyarakat menilai keterbukaan komunikasi dengan kepala daerah penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara profesional, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik. (Merliyansyah)
