SINARPAGINEWS.COM, BANDUNG – Dalam beberapa minggu terakhir ini, ada pemandangan yang sangat menarik ketika Presiden ini memilih menghadiri undangan Mr. Putin daripada menghadiri pertemuan G7. Presiden Prabowo memberi penjelasan diplomatis bahwa undangan Mr. Putin datang lebih dulu daripada undangan G7.

Lalu beberapa hari lalu menghadiri pertemuan BRICS di Brazil yang membuat Mr. Donald Trump agak ngambek dan mengeluarkan kebijakan tarrif 32% untuk produk Indonesia. Lalu muncul beberapa pertanyaan publik, bagaimana sebenarnya permainan catur yang sedang diperankan ?

Perlu ditegaskan bahwa Indonesia bukan negara kecil, tapi juga belum menjadi negara adidaya. Setiap langkah di panggung global harus diambil dengan cermat bukan karena takut, melainkan karena tahu diri. Bukan karena tunduk, tapi karena cerdas membaca zaman.

BRICS dan G7: Dua Poros Dunia, Dua Arah Pengaruh

BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan kini mencakup Indonesia, Mesir, Ethiopia, UEA, dan Iran) adalah aliansi negara berkembang yang mendorong tatanan dunia multipolar. Fokus utamanya: dedolarisasi, perdagangan berbasis mata uang lokal, dan pembentukan New Development Bank (NDB) sebagai alternatif IMF dan Bank Dunia.

G7, di sisi lain (AS, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang), tetap menjadi kekuatan utama dalam keuangan, teknologi, dan keamanan global.

Indonesia sebelumnya rutin hadir dalam forum G7 Outreach, dan setelah melalui proses diplomatik panjang, resmi menjadi anggota BRICS per 1 Januari 2025. Dua pintu besar telah dibuka. Kini tantangannya: melangkah tanpa tersandung.

Indonesia BRICS 2025: Babak Baru, Peluang Baru

Bergabung dengan BRICS memberikan Indonesia posisi tawar yang lebih kuat di tingkat global. Dengan masuk ke dalam jaringan ekonomi alternatif, Indonesia berpeluang:

* Memperluas akses pembiayaan infrastruktur melalui NDB.

* Mendorong transaksi lintas negara dengan mata uang lokal.

* Membuka pasar baru di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin.

Namun, peluang ini datang dengan tanggung jawab: menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif, tanpa terjebak dalam rivalitas antarblok.

Apakah Indonesia Harus Memihak Salah Satu?
Tidak harus. Justru kekuatan Indonesia adalah menjadi jembatan strategis antara BRICS dan G7.

Hubungan dengan BRICS membuka potensi pasar dan kerja sama Selatan-Selatan. Sementara G7 masih penting sebagai sumber investasi, teknologi, dan kestabilan makroekonomi.

Indonesia tidak perlu menjadi “anak buah” salah satu kutub. Yang dibutuhkan dunia hari ini adalah: penengah yang dihormati dan dipercaya.

Strategi Ekonomi Indonesia: Main Cantik, Bukan Main Serang

1. Bersahabat Tanpa Takluk
Hadir dalam forum BRICS dan G7 tanpa kehilangan prinsip. Diplomasi Indonesia harus berakar pada bebas aktif, bukan ikut-ikutan.

2. Dorong Transaksi Lokal, Tanpa Meninggalkan Dolar
Perluasan kerja sama Local Currency Transaction (LCT) dengan Tiongkok, Malaysia, dan UEA harus diteruskan. Namun cadangan devisa tetap harus realistis—dolar belum bisa ditinggalkan sepenuhnya.

3. Tarik Investasi dari Dua Kutub
Hilirisasi nikel bisa dibiayai investor Tiongkok maupun Jepang; produk dipasarkan ke Rusia maupun Jerman. Bukan pilih kasih, tapi pilih cerdas.

4. Perkuat ASEAN sebagai Pilar Stabilitas
ASEAN adalah jangkar Indonesia. Jika BRICS dan G7 bersitegang, ASEAN bisa menjadi buffer zone yang menenangkan.

Risiko dan Mitigasi

Risiko
Tekanan dari G7 jika terlalu dekat dengan Rusia/Iran

Dampak
Sanksi dagang/finansial

Mitigasi
Fokus pada kerja sama ekonomi, hindari retorika ideologis

Risiko
Konflik nilai demokrasi vs otoritarianisme

Dampak
Reputasi internasional terganggu

Mitigasi
Tegaskan komitmen pada UUD 1945 & prinsip HAM

Risiko
Fragmentasi arah investasi

Dampak
Investor bingung terhadap arah kebijakan

Mitigasi
Rancang roadmap investasi lintas-blok: “open for all, close to none”

Penutup : Jalan Tengah ala Indonesia

Politik luar negeri bukan soal siapa yang dimusuhi, melainkan siapa yang dirangkul untuk keuntungan nasional. Ketika dunia makin terbelah, Indonesia harus tetap utuh. Berkawan dengan semua, berdaulat sepenuhnya.

Oleh : DR. Ir. Dede Farhan Aulawi, MM, CHT

(Praktisi SDM dan Akademisi di Bidang Pemberdayaan Manusia)