SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA – Puluhan aktivis dari Kepulauan Riau menggelar aksi di depan Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 28 Juli 2025. Mereka mendesak Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, menuntaskan dugaan korupsi dana jaminan pascatambang (DJPL) senilai Rp168 miliar yang menyeret nama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
Aksi ini dipimpin Ketua BAPAN DPD Kepri Ahmad Iskandar Tanjung dan dihadiri aktivis nasional Babeh Aldo serta Nico Silalahi. Mereka menilai Prabowo belum menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi yang selama ini ia gembar-gemborkan.
“Kami sudah empat kali datang dari Batam ke Jakarta. Ini bukan sekadar protes, ini perjuangan rakyat. Dana Rp168 miliar itu semestinya untuk reboisasi dan rehabilitasi lingkungan, tapi sekarang tidak jelas ke mana,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, dugaan korupsi DJPL sudah menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2018, saat Ansar masih menjabat Bupati Bintan. Namun, proses hukum kasus tersebut disebutnya jalan di tempat.
Sorotan ke Kejati Riau dan KPK
Babeh Aldo menuding Kejaksaan Tinggi Riau lamban menangani perkara ini. Ia mendesak Kejaksaan Agung mengambil alih penyidikan. “Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakadilan bisa memicu gejolak. “Rakyat Kepri cinta damai. Tapi kalau hukum terus dipermainkan, jangan salahkan rakyat jika bertindak,” kata Aldo.
Nico Silalahi menambahkan, hasil investigasi mereka di lapangan menunjukkan tidak ada jejak reboisasi di area bekas tambang di Bintan. “Kami cek langsung. Dana Rp168 miliar itu hilang tanpa bekas,” ucapnya.
Kekecewaan ke Partai Gerindra
Para aktivis juga meluapkan kekecewaan mereka terhadap Partai Gerindra yang dinilai mengabaikan laporan masyarakat. “Kami dulu diterima di lantai 3 DPP. Sekarang hanya boleh konferensi pers di trotoar. Apa ini bentuk komitmen mendengar suara rakyat?” kata Iskandar.
Iskandar menyinggung janji Prabowo yang pernah berkomitmen memburu koruptor hingga ke Antartika. “Sekarang saatnya membuktikan. Jangan hanya retorika,” ujarnya.
Empat Tuntutan
Dalam aksi ini, para aktivis mengajukan empat tuntutan:
- Presiden Prabowo memerintahkan penyelesaian kasus DJPL Rp168 miliar.
- Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan dari Kejati Riau.
- KPK mempercepat proses hukum secara independen dan transparan.
- Partai Gerindra serius menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan,” kata Iskandar. “Kalau negara diam, rakyat bisa bertindak sendiri.” ***
