SINARPAGINEWS.COM, BANDUNG – Secanggih apapun konsep dirancang dan sistem dibangun, tapi jika integritas hanya dijadikan riasan politik maka hasilnya hanya akan melahirkan manusia – manusia hipokrit. Kalau benar kita ingin mengisi kemerdekaan dengan sebaik – baiknya maka integritas hanta dijadikan landasan menuju Indonesia yang maju, adil dan makmur. Indonesia milik seluruh anak bangsa, jangan digadaikan hanya pada segelintir orang.
Bayangkan bila ada sebuah tim sepak bola kebanggaan, dibantai 0–8 oleh tim lawan dengan begitu mudah. Secara teknik, lawan kalah kelas. Namun kekalahan telak itu bukan karena skill—melainkan karena bek-beknya “main mata” dengan lawan. Uang berbicara, sportivitas mati.
Begitulah frustrasi seorang pekerja jujur di tengah “liga” bisnis yang sarat permainan kotor: sogok-menyogok, mark-up, dan manipulasi demi keuntungan kelompok tertentu.
Dari Migas ke Singapura
Dia adalah Financial Controller di anak perusahaan BUMN migas terbesar Indonesia. Karena personel terbatas, ia juga mengurus manajemen risiko, legal, demurrage (denda keterlambatan kapal), hingga SDM. Lembur bukan beban—ia justru menikmati tantangan ini. Kesempatan bekerja di luar negeri, meski “hanya” di Singapura, menjadi ajang pembuktian profesionalismenya.
Benchmark dari Kelas Dunia
Bekerja di Negeri Singa mempertemukannya dengan raksasa global seperti Shell International Eastern Trading Company (SIETCO), Trafigura, Glencore, dan Vitol Asia—semuanya profesional, independen, dan teguh pada tata kelola.
Dari mereka ia belajar bahwa integritas bukan hanya soal aturan di kertas, tapi soal disiplin melindungi aset. Ia lalu mengadaptasi konsep itu menjadi strategi “Catenaccio”—pertahanan rapat ala Italia, diterapkan di lapangan bisnis.
Benteng Risiko: Seleksi Pemasok & Pembeli
Anak perusahaan ini ibarat “bidadari cantik” di pasar regional. Komoditasnya bernilai ratusan juta dolar, potensi labanya menggiurkan. Dari trader internasional hingga politisi berbalut jas pengusaha, semua mencoba “menjebol gawang” perusahaan.
Dengan pendekatan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) dari induk perusahaan, ia merancang kebijakan pra-kualifikasi pemasok dan pembeli—seleksi berbasis risiko untuk menjaga kualitas, kuantitas, harga, dan ketepatan waktu.
Tiga syarat utama:
1. Pengalaman bisnis memadai.
2. Bonafiditas keuangan jelas.
3. Fasilitas operasional memadai.
Hanya yang lolos masuk Daftar Rekanan Mampu (DRM)—benteng pertama melawan risiko operasional dan finansial.
Membongkar Inefisiensi
Sebelumnya, pemasok ditunjuk tanpa seleksi. Data demurrage membongkar fakta: kapal pengangkut bukan milik pemasok resmi, melainkan milik The Big Trader. Artinya, pemasok hanyalah makelar penjual invoice—menambah biaya tanpa memberi nilai tambah.
Logika sederhana: kenapa tidak langsung bertransaksi dengan The Big Trader?
Usulnya ditolak atasan anak perusahaan dengan alasan akan mengurangi peluang mendapatkan harga termurah. Padahal niatnya justru menciptakan persaingan sehat.
Lobi ke Pusat dan Menang
Tak menyerah, ia mempresentasikan langsung ke Direktur Utama induk perusahaan. Ia memaparkan risiko kerugian jutaan dolar dan potensi berhentinya operasi.
Kasus nyata: penjualan produk samping ke perusahaan BVI yang menunda lifting demi menunggu harga global naik. Stok menumpuk, kilang hampir berhenti, dan semua demi permainan spekulatif ala makelar.
Akhirnya, kebijakan pra-kualifikasi disetujui. Trader palsu tersingkir, mitra bonafide mengelilingi perusahaan. Sebuah implementasi nyata Good Corporate Governance (GCG) berbasis kerangka COSO dan ISO 31000.
Benteng yang Runtuh
Sayangnya, “bulan madu” hanya bertahan enam bulan. Tekanan datang dari berbagai arah. Banyak yang lebih tergiur “tumpukan gula” ketimbang menjaga integritas. “Pesta gol bunuh diri” kembali terjadi—kini dengan modus lebih licin.
Sepuluh tahun kemudian, anak perusahaan itu tutup. Tahun 2025 jadi klimaks: seluruh “tim” diborgol—dari kiper, bek, hingga striker. Kapten sudah wafat, manajer masih buron. Bagaimana dengan “pengurus pusat sepak bolanya”? Wallahu a‘lam bis-shawab.
Peluit Panjang
Benteng bisnis tak cukup dibangun dengan dokumen dan prosedur. Ia memerlukan orang-orang berani yang rela pasang badan menjaga gawang. Sistem terbaik pun akan runtuh jika pemainnya memilih gol bunuh diri.
Kita, sebagai publik, punya peran: mendesak transparansi, mengawal integritas, dan berdiri bersama mereka yang berani melawan arus. Fair play bukan sekadar slogan—ia adalah benteng terakhir agar kita tidak kalah 0–8 di negeri sendiri.(wry)
