SINARPAGINEWS.COM, GARUT — Kritik keras datang dari kalangan perempuan pelaku usaha terhadap pernyataan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang baru-baru ini mengajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan untuk terus belajar dan adaptif terhadap pasar.
Ketua Srikandi Parahiyangan Berdaya, Rika Siti Nurjanah, menilai ajakan itu hanya manis di tataran wacana, namun belum diikuti oleh kesiapan nyata dari jajaran perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM.
“Wakil Bupati bicara adaptif, tapi birokrasi justru masih gagap digital. Pelatihan yang diselenggarakan lebih sering berhenti di seremoni, bukan pembinaan jangka panjang,” ujar Rika dalam keterangannya kepada media, Sabtu (12/10/2025).
Kritik Menohok: “Dinasnya Harus Belajar Dulu Sebelum Suruh Rakyat Adaptif”
Rika menyoroti lemahnya fungsi pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha di lapangan. Banyak program pelatihan dinilai tidak berkelanjutan dan minim tindak lanjut, sehingga tidak menghasilkan perubahan signifikan bagi kemampuan manajerial pelaku usaha, khususnya perempuan.
“Pelaku UMKM perempuan itu bukan kurang semangat, tapi kurang pendampingan. Setelah pelatihan selesai, mereka kembali sendirian tanpa bimbingan teknis. Jadi, yang harus belajar dulu sebenarnya bukan rakyat, tapi dinasnya,” sindirnya tajam.
Menurut Rika, dampaknya terlihat jelas dari tingginya angka kegagalan usaha mikro dan menurunnya daya tahan bisnis di sejumlah sektor. Hal ini diperparah oleh akses permodalan yang belum merata, di mana banyak pelaku usaha kecil sulit memperoleh pinjaman modal karena terkendala syarat agunan.
“Bicara pemberdayaan tapi akses modalnya tetap diskriminatif. Pemerintah daerah seharusnya bisa hadir sebagai penjamin sosial bagi rakyat kecil, bukan hanya menjadi panitia seminar,” tambahnya.
Digitalisasi Setengah Hati, Sorotan tajam juga dialamatkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang dianggap gagal menjalankan mandat digitalisasi UMKM secara substantif.
Rika menilai, jargon digitalisasi yang dikampanyekan pemerintah daerah sejauh ini hanya menjadi simbol modernitas tanpa arah implementasi.
“Digitalisasi bukan sekadar ajakan membuat akun marketplace, tapi tentang membangun ekosistem. Pemerintah harus memfasilitasi sistem pemasaran terpadu, infrastruktur internet yang memadai, serta pendampingan digital yang berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, kualitas produk UMKM Garut dinilai masih tertinggal dalam aspek kemasan dan standardisasi. Banyak produk unggulan lokal yang belum memenuhi standar SNI, PIRT, maupun sertifikasi halal, yang membuat daya saing di pasar modern melemah.
“Produk kita enak dan khas, tapi tampilannya sering kalah jauh dari daerah lain. Harusnya Disperindag tidak berhenti di pameran, tapi membantu pelaku usaha sampai ke tahap peningkatan mutu produk,” ujar Rika.
Kritik untuk Wabup: “Motivasi Itu Baik, Tapi Butuh Struktur Nyata”
Menanggapi ajakan Wakil Bupati Garut yang mengingatkan pentingnya belajar dari kegagalan dan adaptif terhadap pasar, Rika menilai semangat itu perlu diikuti oleh kebijakan yang konkret.
“Motivasi itu penting, tapi tidak cukup. Kalau pemerintah ingin perempuan belajar, maka sediakan ruang belajarnya. Kalau ingin rakyat adaptif, maka birokrasi harus lebih dulu berubah,” tandasnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Garut harus mampu menata ulang kolaborasi antara Dinas Koperasi-UMKM dan Disperindag agar pelatihan yang diberikan tidak berhenti di tingkat teori, melainkan diterjemahkan langsung menjadi peningkatan omzet dan kemandirian ekonomi bagi perempuan pelaku usaha.
“Bangun Ekosistem, Bukan Seremoni” Rika menegaskan bahwa upaya pemberdayaan UMKM perempuan di Garut tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan pelatihan sesaat atau acara berbasis proyek.
“Kami tidak menolak program pemerintah, kami hanya menagih keseriusan. Pemberdayaan itu bukan seremoni, tapi komitmen jangka panjang. Bangun ekosistemnya, fasilitasi akses modal dan pasar, dan jadikan pembinaan itu hidup, bukan simbolik,” pungkasnya.
