SINARPAGINEWS.COM KAB. SUKABUMI – DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat aktivitas dan produktivitas nelayan di Kecamatan Ciemas.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Ujang Abdurrohman Rochmi, dalam kegiatan diskusi Puncak Bulan Bakti KKP 2026 yang berlangsung di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Rabu (4/11/2026).
Dalam forum yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, Ujang yang akrab disapa Batman itu menyampaikan enam kebutuhan mendasar masyarakat nelayan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, Kecamatan Ciemas memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung ketersediaan infrastruktur, sarana produksi, serta akses pembiayaan yang memadai.
Terlebih, hampir 2.500 masyarakat nelayan yang tersebar di sembilan desa di Kecamatan Ciemas menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan.
Salah satu persoalan yang dinilai mendesak adalah pendangkalan muara Sungai Palangpang atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai bugel. Kondisi tersebut kerap menyulitkan perahu nelayan ketika hendak keluar maupun masuk muara, terutama saat musim kemarau.
“Pengerukan muara ini perlu segera diagendakan. Ketika musim kemarau, perahu nelayan sering tidak bisa masuk atau keluar. Kondisi ini juga menghambat aktivitas nelayan membawa hasil tangkapan,” ujar Ujang.
Selain persoalan infrastruktur muara, ia juga mengusulkan lima kebutuhan lainnya yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha masyarakat nelayan.
Pertama, akses permodalan melalui skema pembiayaan yang terjangkau agar nelayan tidak terus bergantung kepada rentenir maupun praktik pinjaman bank emok untuk memenuhi kebutuhan usaha.
Kedua, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) melalui fasilitas khusus bagi nelayan guna menunjang operasional melaut.
Ketiga, modernisasi alat tangkap, termasuk dukungan penyediaan perahu dan perlengkapan penangkapan ikan yang lebih memadai sehingga aktivitas melaut dapat berlangsung lebih efektif.
Keempat, pelatihan pengolahan hasil laut, khususnya bagi perempuan dari keluarga nelayan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah.
Kelima, penyediaan fasilitas cold storage atau tempat penyimpanan ikan berpendingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
Batman menegaskan, persoalan permodalan menjadi salah satu kendala yang membutuhkan perhatian khusus. Sebab, masih banyak nelayan yang terpaksa mengandalkan pinjaman dari bank emok untuk mempertahankan keberlangsungan usaha mereka.
“Kendala utama para nelayan tentunya bantuan permodalan. Masih banyak masyarakat yang menjadi konsumen bank emok. Pemerintah perlu menghadirkan solusi pembiayaan agar nelayan bisa menjalankan usahanya dengan lebih baik,” tegasnya.
Ia berharap berbagai aspirasi tersebut tidak sekadar menjadi catatan dalam forum diskusi, melainkan dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan nyata Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, pembenahan infrastruktur, peningkatan sarana produksi, penguatan keterampilan pengolahan hasil laut, serta kemudahan akses pembiayaan merupakan bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor perikanan di Kecamatan Ciemas.
“Harapan kami, berbagai kebutuhan ini bisa segera mendapat perhatian. Sehingga aktivitas nelayan semakin lancar, hasil tangkapan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Ciemas semakin baik,” pungkasnya.
