SINARPAGINEWS.COM, KAB.GARUT – Sekretaris Jenderal Brigade Rakyat, Asep Muhamad Toha, S.Ip, kembali menyoroti implementasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut, kali ini dengan desakan yang lebih progresif terkait indikator keberhasilan dan akuntabilitas publik.
Menyusul analisis kritis dari Srikandi Parahiyangan Berdaya, Asep Muhamad Toha menekankan bahwa sekadar realisasi program tidaklah cukup.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas dan terukur untuk setiap janji politik yang telah diucapkan.
“Kita tidak hanya ingin melihat program Jaminan Kesehatan Gratis berjalan, tapi berapa banyak warga yang benar-benar terbantu dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas hidup mereka. Begitu juga dengan program modal usaha, berapa banyak UMKM baru yang tumbuh dan berkembang berkat program ini?” ujar Asep Muhamad Toha dengan nada lebih tegas.
Lebih lanjut, ia mendesak adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi yang transparan dan partisipatif. “Pemerintah harus secara berkala mempublikasikan data capaian program, lengkap dengan tantangan yang dihadapi dan solusi yang diambil. Libatkan juga masyarakat dalam proses evaluasi agar akuntabilitas publik benar-benar terwujud,” tandasnya.
Asep Muhamad Toha juga menyoroti pentingnya sinergitas antar program dan dampaknya terhadap isu-isu strategis daerah. “Janji 100.000 lapangan kerja baru harus terintegrasi dengan program peningkatan kualitas SDM dan investasi. Jangan sampai program berjalan sendiri-sendiri tanpa dampak signifikan terhadap pengangguran,” kritiknya.
Brigade Rakyat mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas implementasi dan dampak nyata bagi masyarakat. “Serapan APBD yang tinggi tidak otomatis menjamin keberhasilan program. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Asep Muhamad Toha.
Dengan tuntutan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil, Brigade Rakyat berharap Pemerintah Kabupaten Garut dapat menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mewujudkan janji-janji politiknya secara akuntabel dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Parahiyangan. Mereka menyerukan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan, dari sekadar melaksanakan program menjadi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang terukur dan transparan.
