SINARPAGINEWS.COM, GARUT, 28 Februari 2026 – Memasuki tahun kedua masa jabatan pasangan Bupati Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina, Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) merilis catatan kritis mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Garut. Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menyoroti adanya stagnansi manajerial di level eksekutif yang dinilai menghambat akselerasi program-program strategis daerah.
Kritik terhadap Kepemimpinan Bupati: Menara Gading dan Kelambanan Eksekusi
Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan Bupati Syakur Amin dalam setahun terakhir cenderung terjebak pada pendekatan akademis-birokratis yang bersifat formalitas. Menurutnya, banyak persoalan krusial masyarakat yang memerlukan keputusan politik cepat justru “terparkir” di meja administrasi.
”Satu tahun ini kita melihat kepemimpinan yang minim nyali eksekusi. Bupati seolah masih berada di menara gading. Persoalan sengketa agraria, redistribusi lahan ex-HGU, hingga transparansi anggaran infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai karena manajerial yang terlalu berputar-putar pada kajian teoretis,” tegas Ade Sudrajat dalam keterangan resminya, Sabtu (28/2).
GIPS menilai birokrasi di bawah kendali Bupati saat ini masih bersifat “parasit anggaran” di mana serapan APBD belum berdampak signifikan terhadap perbaikan indeks kesejahteraan di wilayah pelosok, khususnya Garut Selatan.
Dukungan untuk Wakil Bupati: Harapan pada Keberanian Putri Karlina
Di sisi lain, GIPS memberikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap performa Wakil Bupati, Putri Karlina. Ade menilai Putri sebagai representasi energi baru yang mampu memberikan responsivitas cepat terhadap isu-isu lapangan yang diabaikan oleh sistem birokrasi konvensional.
”Kami melihat ada kontras yang tajam. Saat Bupati terjebak dalam protokoler, Wakil Bupati justru berani mendobrak kebuntuan. Putri Karlina menunjukkan keberpihakan pada digitalisasi UMKM dan respons sosial yang nyata.
Namun, kami khawatir energi besar ini akan ‘tersekat’ atau bahkan dipangkas jika tidak diberikan ruang delegasi yang lebih luas,” lanjut Ade.
Ade menambahkan, pengakuan “siap gagal” yang pernah dilontarkan Wakil Bupati sebelumnya bukan sekadar retorika, melainkan mosi tidak percaya tersirat terhadap lambannya gerak mesin birokrasi di bawah komando utama.
Rekomendasi Strategis GIPS
Menutup evaluasi satu tahun ini, GIPS mendesak adanya langkah radikal di tahun kedua:
– Evaluasi Total SKPD: Bupati didesak melakukan “cuci gudang” terhadap kepala dinas yang tidak mampu mengikuti ritme kerja progresif.
– Perluasan Wewenang Wakil Bupati: Memberikan otoritas penuh kepada Wakil Bupati untuk memimpin reformasi layanan publik dan ekonomi kreatif secara mandiri.
– Transparansi Anggaran: Menuntut keterbukaan akses data anggaran untuk program prioritas rakyat agar tidak hanya menjadi panggung seremonial pejabat.
”Rakyat Garut tidak butuh bupati yang pandai berteori, tapi eksekutor yang berani basah di lapangan. Jika Bupati tidak segera bangun dari zona nyaman formalitas, maka harapan publik kini bertumpu pada keberanian Wakil Bupati untuk melakukan koreksi dari dalam,” tutup Ade.
