SINARPAGINEWS.COM KOTA SUKABUMI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi menyampaikan laporan terkait Raperda APBD 2026 dalam rapat paripurna lanjutan. Banggar menilai tahun 2026 akan menjadi periode berat bagi Kota Sukabumi akibat penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Meskipun demikian, pengesahan APBD ditegaskan tetap penting agar pelayanan publik tidak terhambat. Ketua Banggar Suhud Jayakusuma menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain:
Pemkot tetap diapresiasi karena menyalurkan insentif untuk guru mengaji, marbot, dan RT/RW.
Program prioritas harus dipilih lebih selektif, terutama demi mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC).
ASN diminta tetap menjaga kinerja meski kondisi fiskal menurun.
Anggaran inspektorat perlu diperkuat untuk meningkatkan pengawasan internal.
Pemkot diminta memperhatikan tenaga administrasi, guru, nakes, dan tenaga penunjang agar dapat diusulkan menjadi PPPK.
Dalam rapat yang sama, Wali Kota juga memaparkan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta perkembangan 12 raperda yang masuk Propemperda 2026. (Red)
