SINARPAGINEWS.COM, KOTA SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan berbasis bukti. Upaya ini dipimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi melalui rapat koordinasi lintas sektor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang digelar di Kantor Bappeda, Selasa (13/1/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada penguatan perencanaan data prioritas, peningkatan kualitas pengumpulan, serta integrasi data sektoral agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, menyampaikan bahwa secara kebijakan dan kepemimpinan data, Kota Sukabumi telah menunjukkan capaian yang sangat baik.
“Skor Domain Kebijakan dan Kelembagaan mencapai 98,33, bahkan Domain Data Leadership memperoleh nilai sempurna 100. Ini menandakan komitmen pimpinan daerah terhadap penguatan tata kelola data sudah sangat kuat,” ujarnya.
Namun demikian, Asep mengakui masih terdapat tantangan serius pada Domain Penyelenggaraan SDI yang baru meraih skor 40,03. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan perencanaan, pemeriksaan, serta kedisiplinan dalam pengumpulan data sektoral.
“Produsen data harus lebih disiplin mengirimkan dataset sesuai jadwal, lengkap dengan dokumen validasi dan berita acara. Tanpa itu, kualitas data sulit ditingkatkan,” terangnya.
Sebagai langkah strategis, Bappeda Kota Sukabumi mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis integrasi data sosial ekonomi daerah. Penguatan sistem ini ditargetkan rampung pada Januari 2026 dengan melibatkan BPS, Diskominfo, serta Sekretariat Daerah.
Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Keamanan Informasi Diskominfo Kota Sukabumi, Cepi Suryadi Marwan, menilai DTSEN akan meningkatkan keterlacakan dan keandalan data.
“Setiap dataset akan memiliki jejak sumber dan waktu pemutakhiran yang jelas, sehingga validitas data sebagai dasar kebijakan tidak diragukan,” katanya.
Selain itu, Bappeda juga melakukan kurasi indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Dari 244 indikator global, sekitar 130 indikator dinilai relevan dan memiliki ketersediaan sumber data di tingkat daerah.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan indikator yang digunakan benar-benar operasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bukan sekadar mengejar angka, tetapi membangun budaya kerja berbasis data yang valid dan akuntabel,” ujarnya.
Arah Perbaikan Berkelanjutan
Adapun fokus perbaikan ke depan meliputi penyusunan standar data geospasial, standarisasi metadata untuk meningkatkan interoperabilitas, penguatan data Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta optimalisasi data perpajakan, termasuk tax ratio.
Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kota Sukabumi, Zulkarnain, menekankan pentingnya penguatan data sektor keuangan daerah.
“Data perpajakan seperti tax ratio sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan pengguna data yang semakin spesifik dan mendukung pengambilan keputusan strategis,” ujarnya.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan kepemimpinan Bappeda sebagai orkestrator data pembangunan, Pemerintah Kota Sukabumi optimistis kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia akan meningkat signifikan dan mampu mencapai target integrasi penuh pada tahun 2026. (Deni Silalahi)
