Berobat Pakai KTP Diharapkan Jadi Solusi, DPRD Sukabumi Tekankan Kesiapan Pelayanan

SINARPAGINEWS.COM KAB. SUKABUMI – Program berobat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Namun, kesiapan rumah sakit, kejelasan mekanisme, dan kepastian pembiayaan perlu dipastikan agar program tersebut berjalan optimal.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengatakan pentingnya kejelasan petunjuk teknis agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan. Hal itu disampaikannya menyusul pembahasan program layanan kesehatan serta komunikasi DPRD dengan sejumlah rumah sakit, termasuk rumah sakit umum daerah (RSUD).

“Kalau program berobat cukup menggunakan KTP bisa berjalan selaras dengan kebijakan gubernur, tentu ini menjadi solusi yang sangat baik. Namun, petunjuk teknisnya harus jelas agar masyarakat benar-benar bisa mendapatkan pelayanan,” ujar Yudha, Jumat (16/10/2026).

Ia mengingatkan, masyarakat jangan sampai datang ke rumah sakit dengan harapan memperoleh pelayanan, tetapi terkendala mekanisme yang belum jelas. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap harus memastikan warga yang kesulitan ekonomi mendapatkan akses pengobatan.

Selain kesiapan pelayanan, Yudha juga menyoroti bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sektor kesehatan yang dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sukabumi.

Ia menyebut bantuan yang biasanya mencapai sekitar Rp78 miliar disebut hanya tersisa Rp250 juta dalam alokasi yang dibahas. Namun, angka tersebut perlu dikonfirmasi kembali melalui dokumen anggaran resmi.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menyampaikan bahwa kerja sama terkait program layanan kesehatan tersebut telah melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Tahap selanjutnya adalah menunggu implementasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Andreas, kebijakan tersebut bertujuan memastikan masyarakat yang sakit memperoleh pelayanan rumah sakit tanpa terkendala kemampuan ekonomi.

Ia berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyelaraskan pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Kejelasan prosedur, kesiapan fasilitas kesehatan, serta kepastian pembiayaan menjadi faktor penting agar program tersebut dapat berjalan efektif dan membantu masyarakat yang membutuhkan layanan medis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *