SINARPAGINEWS.COM, GARUT – Sorotan tajam disampaikan Sekretaris Jenderal Brigade Rakyat, Asep Muhammad Toha, S.Pd., atau yang akrab disapa Toha, menanggapi pernyataan Dewan Pendidikan Garut yang mendorong penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tiap satuan pendidikan. Menurutnya, pernyataan tersebut belum menyentuh akar masalah dan justru mengesankan ketidakhadiran peran nyata Dewan Pendidikan dalam pengawasan langsung di lapangan.
“Dewan Pendidikan jangan hanya sekadar ‘mendorong’, tetapi harus turun tangan mengaudit langsung keberadaan dan efektivitas TPPK di setiap sekolah. Sudah sejauh mana mereka bekerja? Apakah mereka terbentuk hanya di atas kertas?” tegas Toha dalam keterangannya, Minggu (21/7/2025).
Menurutnya, sistem perlindungan anak di dunia pendidikan Garut belum berjalan secara sistematis. Banyak kasus kekerasan masih luput dari penanganan yang adil dan berpihak kepada korban. Ini, lanjutnya, mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan oleh lembaga-lembaga yang seharusnya bertanggung jawab.
“Kita tidak bisa terus membiarkan paradigma pendidikan yang defensif dan tertutup. Saat anak mengalami kekerasan, sekolah dan instansi terkait lebih sibuk menyelamatkan citra daripada menyelamatkan korban. Ini harus diubah secara struktural!” ujar Toha yang dikenal vokal membela hak-hak rakyat kecil.
Toha juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap keberadaan TPPK di setiap sekolah, termasuk anggaran, SOP, jumlah kasus yang ditangani, hingga outcome pemulihan korban. Ia mendesak Dewan Pendidikan Garut untuk tidak sekadar melempar narasi tanpa menunjukkan indikator kinerja nyata.
“Kalau memang serius ingin menekan kekerasan terhadap anak, maka Dewan Pendidikan wajib menyusun laporan kinerja sekolah terkait TPPK secara berkala, terbuka, dan terukur. Mana data riilnya? Jangan cuma bicara di media, tapi kosong di lapangan,” tambahnya.
Empat Tuntutan Kunci Brigade Rakyat:
1. Audit dan Pemetaan TPPK di seluruh sekolah, termasuk validasi anggota dan SOP-nya.
2. Standarisasi pelaporan kasus yang wajib diumumkan secara berkala ke publik.
3. Pemberian sanksi administratif bagi sekolah yang tidak membentuk atau tidak aktif menjalankan TPPK.
4. Kolaborasi lintas lembaga secara fungsional—bukan seremonial—dalam penanganan kasus.
Toha menegaskan bahwa Brigade Rakyat siap bekerja sama dengan pihak manapun untuk memperjuangkan sistem pendidikan yang benar-benar aman, transparan, dan berpihak kepada anak. Ia juga mengajak masyarakat sipil untuk turut aktif mengawasi dan melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.
“Kita tidak boleh lagi berdiam. Dunia pendidikan harus bangkit dari budaya menutup-nutupi dan mulai menanamkan keberanian untuk berubah, demi generasi yang lebih terlindungi dan berdaya,” pungkasnya.
