SINARPAGINEWS.COM, KAB.GARUT – Ketua Umum Brigade Rakyat, Risman Nuryadi, menanggapi dengan sorotan tajam atas narasi yang dilontarkan oleh mantan Bupati Garut, Rudi Gunawan, dalam sebuah percakapan publik.
Alih-alih mencerminkan kepemimpinan yang matang dan bertanggung jawab, retorika yang terkesan heroik justru dinilai mengkerdilkan esensi pelayanan publik dan secara tendensius menyalahkan jajaran birokrasi yang pernah dipimpinnya.
Pernyataan mantan bupati yang merendahkan kualitas sumber daya manusia birokrasi Garut, dengan generalisasi dangkal dan diksi merendahkan seperti “banyak ngabudi ucing,” sungguh disayangkan.
Lebih problematis lagi, narasi tentang adanya “pergerakan” misterius yang mengklaim berhasil melengserkan dua bupati sebelumnya, yang disebut-sebut berkolaborasi dengan birokrat, adalah tudingan serius yang tidak berdasar dan justru menciptakan atmosfer saling curiga serta tidak sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Bagaimana mungkin seorang yang pernah memimpin selama sepuluh tahun justru menarasikan kebobrokan birokrasi tanpa otokritik yang mendalam?” ujar Risman Nuryadi dengan nada prihatin. “Kualitas anak buah adalah cerminan kualitas kepemimpinan.
Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan pembinaan yang konstruktif dari pucuk pimpinan. Menyalahkan birokrasi secara general tanpa melihat tanggung jawab kepemimpinan adalah tindakan yang tidak adil dan kontraproduktif.”
Lebih lanjut, Risman Nuryadi menyoroti tendensi mantan bupati yang mengaitkan kinerja birokrasi dengan orientasi jabatan semata. “Tudingan bahwa birokrat hanya memikirkan jabatan adalah simplifikasi yang berbahaya. Motivasi dan kinerja pelayan publik dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kepemimpinan yang inspiratif, sistem yang adil, dan apresiasi yang layak.
Jika memang ada masalah dalam orientasi, bukankah itu juga menjadi tanggung jawab pemimpin untuk membentuk budaya kerja yang lebih baik?” tegasnya.
Brigade Rakyat memandang narasi ini sebagai upaya membangun citra diri yang heroik di atas penderitaan dan perendahan pihak lain. Alih-alih membangun dialog yang konstruktif untuk perbaikan birokrasi, retorika ini justru berpotensi memperdalam jurang pemisah dan menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi tendensius yang tidak didukung oleh data dan analisis yang mendalam. Pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang positif, bukan retorika saling menyalahkan,” pungkas Risman Nuryadi.Kamis (8/5/2025).
