SINARPAGINEWS.COM, GARUT — Kritik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut Mall Pelayanan Publik (MPP) Garut “gedung megah ta pi rakyat susah urus izin”, mendapat tanggapan keras. Advokat sekaligus pemerhati kebijakan publik, Dadan Nugraha, menilai sindiran tersebut berlebihan, tidak proporsional secara hukum, dan justru merusak etika pemerintahan.
“Pernyataan itu lebih mirip retorika politik ketimbang kritik substantif. Seorang gubernur semestinya memberi solusi, bukan memperuncing masalah lewat sindiran populis. Apalagi menilai birokrasi hanya dari satu kasus viral jelas tidak adil,” ujar Dadan, Kamis (11/9).
Analisis Dadan, Bupati Garut Responsif dan Akuntabel, Dadan menilai, yang terjadi di Garut tidak bisa serta-merta dicap sebagai kegagalan. Justru, kata dia, Bupati dan Wakil Bupati Garut menunjukkan sikap responsif dengan memanggil dinas terkait dan melakukan pembinaan internal.
“Itu bentuk akuntabilitas sesuai prinsip good governance dalam UU No. 23 Tahun 2014. Dadan melihat, justru Kabupaten Garut bersama Bupati dan Wakil Bupatinya sedang berbenah. Kritik yang proporsional mestinya mendorong perbaikan, bukan mengerdilkan upaya yang sudah berjalan,” tegasnya.
KDM Retorika Populis, Kontraproduktif, Lebih jauh, Dadan menyebut gaya kritik Dedi Mulyadi cenderung populis dan kontraproduktif. “Sindiran seperti itu berpotensi melanggar asas presumption of regularity, yakni anggapan pejabat publik bekerja sesuai aturan sampai dibuktikan sebaliknya. Kalau kritik dilempar di ruang publik tanpa dasar audit resmi, yang lahir hanyalah ketidakpercayaan masyarakat pada institusi pemerintahan daerah,” katanya.
Akar Masalah: Literasi Publik, Menurut Dadan, banyak keluhan pelayanan publik justru berawal dari rendahnya literasi masyarakat terhadap prosedur administrasi. “Sering kali warga tidak memahami dokumen yang harus dibawa. Dalam asas hukum tata usaha negara berlaku equal treatment before the law. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena status sosial atau popularitas. Jadi, keluhan seorang aktor tidak bisa dijadikan ukuran kualitas pelayanan secara menyeluruh,” ujarnya.
Dadan menilai, Garut saat ini berada pada jalur reformasi birokrasi yang memang butuh waktu dan konsistensi. “Garut sedang berbenah. Yang dibutuhkan adalah sinergi, dukungan, dan kritik berbasis data. Bukan olok-olok viral yang hanya menguntungkan panggung politik tapi merugikan birokrasi daerah,” pungkasnya.
