SINARPAGINEWS.COM SERANG – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., mendampingi Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., dalam penandatanganan komitmen bersama penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi pada Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Jawa Barat dan Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (29/10/2026).
Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif Kabupaten Sukabumi dalam agenda tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antarlembaga untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berintegritas.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Asep Japar hadir bersama Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, S.H., M.M., Inspektur, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi.
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Dr. Ely Kusumastuti, Gubernur Banten Andra Soni, serta Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan.
Komitmen bersama tersebut ditandatangani para bupati dan wali kota bersama ketua DPRD kabupaten/kota se-Jawa Barat dan Banten. Kesepakatan itu menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, terutama dalam aspek perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Bupati Sukabumi Asep Japar mengatakan, komitmen tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan tidak dapat dilakukan oleh satu unsur saja, melainkan membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif maupun pengawas internal.
“Penguatan tata kelola pemerintahan harus menjadi komitmen bersama, terutama dalam memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Asep Japar.
Ia menambahkan, upaya pencegahan korupsi harus didukung pengawasan yang konsisten serta integritas seluruh aparatur pemerintahan. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap penyelenggaraan pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, penguatan pengelolaan keuangan daerah juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keterlibatan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi bersama jajaran pemerintah daerah dalam agenda tersebut sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik.
Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan komitmen, tetapi diwujudkan melalui konsistensi pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
