SINARPAGINEWS.COM, JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dianggap kerap melontarkan wacana yang belum matang dan berakhir gaduh di media sosial.
Pengamat komunikasi menilai apa yang dilakukan Dedi Mulyadi sebagai “investasi politik” juga Dedi Mulyadi dijuluki “gubernur konten” atas sejumlah kontroversinya, termasuk soal pengiriman “anak-anak nakal” ke barak militer dan kewajiban vasektomi bagi pria berkeluarga yang ingin mendapat bantuan sosial, yang memicu perdebatan sengit di media sosial yang jelas bersebrangan dengan Patwa MUI (tidak sesuai dengan kaidah Agama).
Tidak heran kalau Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, julukinya Dedi Mulyadi sebagai ‘Gubernur Konten’ heboh peristiwa tersebut terjadi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada Selasa (29/4/2025) lalu.
Yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan sejumlah gubernur dan bupati-wali kota secara virtual. Saat Rudy Mas’ud mendapat giliran, dia menyapa peserta rapat dan sebutan gubernur konten pada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Sementara Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menyebut seringnya Dedi Mulyadi tampil di publik dan media sosial sebagai “investasi politik” demi membangun langkah-langkah politiknya ke depan.
Dan pengamat kebijakan publik, Diding Bajuri, menganggap Dedi Mulyadi yang kerap muncul di media sosial membentuk citra kepemimpinan “one-man show”. dan seolah tidak kelihatam kinerja yang punya wilayah dari Wali Kota/Bupati sampai tingkat bawah RW dan RT, seolah kelihatan nampak hanya Gubernur yang paling eksis kerjanya di masyarakat.
Tapi Dedi Mulyadi berdalih upayanya hadir di media. sosial bisa “menurunkan belanja rutin iklan” pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Adapun peneliti media sosial dan demokrasi dari Monash University Indonesia, Ika Idris, menyebut apa yang dilakukan Dedi dengan tampil di media sosial adalah “wajar”, namun menurutnya wacana yang diutarakan gubernur tersebut kerap kali belum matang dan justru membuat gaduh.(*)
