SINARPAGINEWS.COM KOTA SUKABUMI— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi menyoroti potensi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp159 miliar. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap arah pembangunan dan stabilitas fiskal daerah.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyatakan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera merumuskan langkah antisipatif agar program-program prioritas tetap berjalan di tengah tekanan fiskal yang mungkin terjadi.
“Kalau pemotongan benar terjadi, efisiensi dan refokusing pasti dilakukan di masing-masing OPD,” ujar Wawan usai menghadiri pelantikan pejabat di Gedung Juang 45, Rabu (29/10).
Wawan menjelaskan, pembahasan APBD 2026 yang dimulai pada awal November, akan difokuskan pada upaya menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, potensi pengurangan TKD justru harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.
“Ini tantangan agar pemerintah daerah lebih kreatif mencari sumber pemasukan baru,” paparnya.
Lebih lanjut, Wawan menekankan pentingnya soliditas antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan keuangan tersebut. Ia berharap kerja sama yang harmonis dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
DPRD, lanjutnya, juga akan memperkuat fungsi pengawasan agar setiap alokasi anggaran yang terbatas dapat digunakan secara efektif dan berdampak langsung bagi publik.
“Fokus kami adalah efektivitas setiap rupiah anggaran,” tegasnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Wawan tetap optimistis Kota Sukabumi mampu bertahan dan tumbuh dengan semangat kolaboratif.
“Kalau semua pihak saling menguatkan dan berpikir solutif, saya yakin Kota Sukabumi bisa tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya. (Deni Silalahi)
