Salah satu jalan di Kota Sukabumi Jawa Barat setelah diguyur hujan
SINARPAGINEWS KOTA SUKABUMI — DPRD Kota Sukabumi kembali menegaskan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, khususnya dalam penanganan infrastruktur jalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, menyampaikan bahwa DPRD terus memantau perencanaan anggaran 2026 agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi prioritas yang dirasakan langsung oleh warga.
Menurutnya, aspirasi masyarakat terkait jalan rusak hampir merata di 33 kelurahan dan menjadi perhatian serius lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Keluhan soal jalan rusak hampir merata di 33 kelurahan. Ini menjadi perhatian DPRD untuk memastikan penanganannya masuk prioritas perencanaan dan penganggaran,” ujarnya, Senin (26/1).
Ia menegaskan, infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Infrastruktur adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, DPRD mendorong agar ada keberanian menjadikannya prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran,” tegasnya.
Dalam konteks pengawasan anggaran, DPRD juga menekankan pentingnya keterbukaan data dan rencana strategis pembangunan dari perangkat daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), agar proses pengawasan berjalan optimal.
“Sebagai mitra kerja, DPRD membutuhkan data dan rencana strategis yang rinci agar fungsi pengawasan dan penganggaran dapat berjalan maksimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, transparansi dan sinkronisasi perencanaan menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat semakin kuat sehingga pembangunan infrastruktur Kota Sukabumi pada 2026 berjalan lebih terarah, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Red)
