SINARPAGINEWS.COM KOTA SUKABUMI — DPRD Kota Sukabumi menegaskan fungsi pengawasannya dengan meminta Pemerintah Kota Sukabumi segera mengambil langkah nyata dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD yang telah disampaikan kepada Wali Kota Sukabumi.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, kekecewaan pimpinan DPRD sebenarnya telah disampaikan sejak awal Januari 2026. Namun hingga kini, tindak lanjut yang diharapkan belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Saat 8 Januari lalu kami sudah menyampaikan kekecewaan pimpinan DPRD karena rekomendasi DPRD belum terlihat ditindaklanjuti secara cepat dan signifikan,” ujarnya, Jumat (23/01/2026).
Menurut Wawan, DPRD memang mencatat adanya perkembangan awal dari pemerintah daerah, seperti pemanggilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Inspektorat Kota Sukabumi. Meski demikian, langkah tersebut dinilai masih bersifat administratif dan belum menyentuh substansi persoalan.
“Memang sudah mulai ada perkembangan, tetapi belum terlihat signifikan dan belum menyentuh substansi rekomendasi DPRD,” tegasnya.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian DPRD adalah belum adanya kejelasan terkait status kerja sama pengelolaan wakaf antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB). Hingga saat ini, DPRD mengaku belum menerima informasi resmi apakah kerja sama tersebut telah dicabut atau masih berjalan.
“Kami belum melihat adanya kejelasan mengenai pencabutan kerja sama pengelolaan wakaf dengan YPPDB. Ini persoalan penting yang harus segera dijawab secara terbuka,” ujarnya.
DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan hingga seluruh rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas. Harus ada tindak lanjut yang jelas, terukur, dan berdampak,” pungkasnya. (Red)
