Ketua BPK RI Dorong Penguatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Melalui Laporan Keuangan Terpadu

Ketua BPK RI Dorong Penguatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah  Melalui Laporan Keuangan Terpadu Red

SINARPAGINEWS.COM, ARAB SAUDI - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun memenuhi undangan dari Presiden General Court of Audit (GCA) Kerajaan Arab Saudi Dr. Hussam Bin Abdulmohsen Alangari untuk menjadi pembicara dalam seminar tahunan ke-19 GCA dengan tema Reviewing and Enhancing Public Finance Performance in The Principle of Accrual-Based Accounting di Riyadh, Arab Saudi, Rabu (30/10).

Dalam diskusi panel pertama dengan topik Consolidated Public Sector Financial Statement, Ketua menyampaikan paparan yang berjudul Indonesian Government's Consolidated Financial Statements: Evolution, Challenges and Lessons Learned. Ketua BPK menegaskan pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbasis akrual dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Ia juga menyoroti bahwa penerapan LKPP berbasis akrual menjadi langkah maju dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin profesional dan tepercaya.

"LKPP berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan pemerintah, mencatat pendapatan dan pengeluaran saat terjadi, bukan hanya pada saat pertukaran transaksi kas. Dengan pendekatan ini, aset dan kewajiban dapat diakui secara real-time, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta manajemen sumber daya publik yang lebih efektif," tegas Ketua BPK di hadapan peserta yang berasal dari berbagai institusi keuangan di Kerajaan Arab Saudi.

Sejak diterapkan pada tahun 2015, LKPP berbasis akrual telah memperkuat disiplin fiskal serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih mandiri. Implementasi ini sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia, dimana BPK berperan penting dalam mengaudit dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Selain itu, Ketua BPK juga menguraikan tantangan yang dihadapi pada masa awal penerapan LKPP, di antaranya perlunya kerangka hukum yang komprehensif dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa koordinasi antar lembaga dan penggunaan sistem teknologi informasi yang memadai menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas keuangan publik.

Komitmen BPK dalam peningkatan kualitas LKPP bertujuan agar pengelolaan keuangan negara semakin transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. BPK berharap dengan LKPP yang andal dan akurat, pemerintah dapat lebih bijak dalam merencanakan anggaran, menentukan kebijakan fiskal, dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Ketua BPK hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Kepala Biro Teknologi Pranoto, dan Kepala Pusat Kemitraan Global Kusuma Ayu Rusnasanti. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Comptroller General Amerika Serikat Gene Dodaro, President of Audit Bureau Jordan Dr. Radhi Al Hamadeen, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Dr. Abdul Aziz Ahmad.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar

?>