SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November lalu tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrem. Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, menyatakan bahwa energi dari Siklon Senyar hanya berkontribusi sekitar 20 persen terhadap kerusakan. Sisanya, sekitar 80 persen, dipicu oleh kerusakan lingkungan dan tata kelola ruang yang buruk.
“Energi dari Siklon Senyar hanya berdampak pada 20 persen kerusakan. Selebihnya disebabkan oleh perubahan dan kerusakan lingkungan,” kata Erma dalam diskusi publik Risiko Cuaca Ekstrem dan Solusi Ekstrem yang digelar daring, Kamis, 18 Desember 2025.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menewaskan sedikitnya 1.059 orang, 192 orang hilang, serta merusak 147 rumah. Jumlah korban ini lima kali lebih besar dibandingkan dampak Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur pada 2021, meski keduanya sama-sama berada pada kategori siklon tropis level tiga.
Erma menjelaskan, alih fungsi lahan dan rusaknya tutupan hutan membuat wilayah daratan Sumatera semakin rentan. Ia merujuk pada jurnal American Meteorological Society (Matsui, Lakshmi, Small, 2005) yang menunjukkan bahwa kondisi tutupan lahan di daratan memengaruhi pergerakan badai di laut.
“Tutupan hutan yang baik menciptakan suhu lebih dingin akibat evaporasi, sehingga badai cenderung menjauh dari daratan. Sebaliknya, deforestasi membuat daratan panas dan justru menarik siklon mendekat,” ujarnya.
Berdasarkan 14 model proyeksi iklim hingga 2040, Erma memprediksi Sumatera akan menjadi wilayah dengan kerentanan perubahan iklim tertinggi di Indonesia dalam dua dekade ke depan. Daerah seperti Sumatera Utara dan Riau diperkirakan mengalami peningkatan hujan dan angin ekstrem, terutama pada periode Desember–Januari.
“Kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat harus diperkuat sekarang,” katanya.
Direktur Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA), Farwiza Farhan, menilai bencana di Aceh merupakan akumulasi dari hilangnya hutan selama satu dekade terakhir. Ia mengingatkan bahwa Aceh pernah memiliki rencana tata ruang berbasis sensitivitas lahan pascatsunami.
“Dalam peta itu sudah jelas, pembukaan lahan baru akan meningkatkan risiko bencana karena daya dukung lingkungan sudah terlampaui,” kata Farwiza.
Ia juga merujuk penelitian Cut Azizah (IPB, 2020) yang menyebutkan hilangnya daerah aliran sungai (DAS) membuat 70 persen desa di Aceh Tamiang rentan banjir bandang, termasuk wilayah Aceh Timur dan Aceh Tenggara.
Di Sumatera Utara, kawasan terdampak banjir terparah dikelilingi industri ekstraktif. Peneliti Toba Initiative, Delima Silalahi, menyebut masyarakat kerap menjadi korban pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Delima mengkritik lambannya respons pemerintah dan absennya penetapan status bencana nasional. “Air bersih di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan masih sulit. Banyak warga mengungsi mandiri ke perbukitan,” ujarnya.
Kondisi ini diperparah oleh hujan yang belum berhenti dan akses bantuan yang terhambat. “Solidaritas warga menjadi penopang utama di lapangan,” kata Delima.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menyoroti ironi kebijakan anggaran. Riset CELIOS menunjukkan desa yang bergantung pada sektor tambang memiliki risiko banjir dua kali lebih besar dibanding desa non-ekstraktif.
“Namun anggaran penanggulangan bencana hanya sekitar 0,03 persen dari APBN, dan terus menurun,” kata Huda.
Ia menilai pemulihan pascabencana akan sulit, terutama bagi Aceh dan Sumatera Barat yang sangat bergantung pada dana transfer pusat. Pemangkasan dana transfer pada tahun depan berpotensi memperlambat rehabilitasi.
“Anggaran pemulihan Rp 51,82 triliun belum mencakup pembangunan manusia. Dengan politik anggaran seperti ini, Aceh bisa butuh 30 tahun untuk pulih,” ujar Huda.
Banjir Sumatera, kata para peneliti, bukan semata akibat cuaca ekstrem. Kerusakan lingkungan dan kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam menjadi faktor dominan. Pertanyaannya kini, sejauh mana negara siap melindungi warganya ketika bencana terus berulang. ***.
