SINARPAGINEWS.COM, BANDUNG – Gara-gara kirim anak ke barak militer Dedi Mulyadi Gubernur Jabar menuai konflik dari berbagai kalangan, kali ini datang dari Adhel Setiawan.
Ia mengadukan Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri atas kebijakan mengirim anak-anak ke barak militer sebelumnya juga Adhel telah melaporkan kebijakan tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Menurut Adhel, kebijakan yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi tidak manusiawi dan diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.
Salah satu pasal yang di masukkan adalah Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara jelas melarang pelibatan anak dalam aktivitas militer.
Dalam aduannya, Adhel juga menyerahkan sejumlah bukti pendukung, termasuk pemberitaan media dan video terkait program barak militer untuk anak. , saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) – menolak program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang menyelenggarakan pendidikan ala militer untuk anak-anak yang dianggap ‘nakal’. FSGI menilai kebijakan itu tidak menyentuh akar masalah, apalagi menyelesaikannya.
FSGI mengamati tidak adanya dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk perencanaan, pembelajaran, dan penilaian. “Ini menunjukkan bahwa memang kegiatan ini tidak disiapkan dengan matang.
Dokumen yang beredar selama ini hanya berupa Surat Edaran Gubernur terkait dengan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat melalui Gapura Panca Waluya,” kata Ketua Umum FSGI Fahmi Hatib kepada awak media, (19/5/2025).
Anggota DPR RI Denny Cagur
Anggota DPR RI Denny Cagur kritik kebijakan Dedi Mulyadi, Ia khawatirkan terkait anak di Barak ketinggalan pelajaran.
Ia pun meminta agar program tersebut dikaji ulang. Program pelatihan anak bermasalah dimasukkan ke barak militer.
Denny Cagur menilai bahwa bukan sepenuhnya menjadi solusi baik membawa anak berperilaku buruk ke barak militer.
Menurutnya, setiap permasalahan anak tidak semuanya sama.
“Sebenarnya kita harus menyelesaikan permasalahannya, karena masing-masing siswa itukan permasalahannya berbeda-beda belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan,” kata Denny Cagur dikutip dari tayangan Inserlive, (28/5/2025).
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyani, mengirimkan anak nakal ke barak militer, agar dihentikan sementara. Kebijakan itu dinilai melanggar hak anak.
Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra. Dia meminta kebijakan ini dievaluasi.
“Kita kan sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” kata Jasra usia rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Senin (26/5/2025).
