SINARPAGINEWS.COM] GARUT – Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) melayangkan kritik keras terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2023. Dalam rilis resminya, Ketua KRAK Andres Rampuji menyebut banyak temuan yang dinilai janggal, mulai dari serapan anggaran yang tidak wajar, lemahnya manajemen belanja pegawai, hingga dugaan proyek infrastruktur yang tak kunjung terlihat progresnya.
KRAK menilai LRA 2023 harus menjadi perhatian serius karena pola ketidakwajaran tersebut berpotensi terjadi kembali pada tahun anggaran berikutnya.
Belanja Pegawai Rendah, Kinerja Birokrasi Dipertanyakan
Sejumlah perangkat daerah tercatat memiliki serapan belanja pegawai yang rendah. Di antaranya:
Kecamatan Singajaya: 81,47%
Dinas Pendidikan: 91,07%
Menurut KRAK, rendahnya serapan pada pos belanja paling mendasar ini menjadi tanda adanya kelemahan dalam perencanaan dan manajemen birokrasi.
> “Belanja pegawai itu seharusnya paling mudah diprediksi. Kalau serapannya rendah, berarti ada masalah perencanaan atau disiplin aparatur,” kata Andres Rampuji.
Dana BTT Mengendap, Respons Darurat Dinilai Lemah
Belanja Tidak Terduga (BTT), yang idealnya dipakai untuk penanganan cepat terhadap kondisi darurat dan bencana, justru hanya terealisasi 20,41% dari total hampir Rp 29 miliar.
KRAK mempertanyakan lambatnya serapan dana darurat ini, mengingat Garut termasuk daerah yang sering dilanda bencana.
Proyek Infrastruktur PUPR Dipertanyakan: Jembatan Pakenjeng Jadi Sorotan
Meski Belanja Modal Dinas PUPR tercatat 99,44% terserap, temuan lapangan justru menunjukkan ketidaksesuaian.
KRAK menyoroti proyek pembangunan Jembatan Tegalgede–Tanjungjaya di Kecamatan Pakenjeng yang hingga kini belum terlihat progresnya, meski anggarannya tercatat sudah direalisasikan.
Warga setempat bahkan menilai proyek tersebut:
– belum menunjukkan kegiatan konstruksi,
– tidak memiliki perkembangan yang jelas,
– atau diduga tidak berjalan sama sekali.
> “Serapan hampir 100% tidak berarti apa-apa jika fisiknya tidak ditemukan. Proyek ini harus dijadikan sampel audit investigatif,” tegas Andres Rampuji.
KRAK juga mencatat pola pencairan anggaran mendekati akhir tahun, yang selama ini sering muncul dalam kasus dugaan korupsi infrastruktur.
Hibah dan Bansos Serap Hampir Penuh, Sektor Industri Justru Rendah
KRAK menemukan ketimpangan serapan di berbagai sektor:
Belanja Barang/Jasa di urusan Perindustrian: 75,20%
Belanja Hibah & Bansos: mendekati 100%
Menurut KRAK, pos hibah dan bansos merupakan sektor berisiko tinggi karena kerap dijadikan ruang manuver bagi kepentingan tertentu.
KRAK Dorong Pengawasan Ekstra untuk LRA 2024–2025
KRAK mengingatkan agar hasil evaluasi LRA 2023 menjadi peringatan bagi pemerintah pusat, khususnya BPK, APIP, dan KPK, untuk memberi perhatian ekstra terhadap tata kelola anggaran di Kabupaten Garut.
> “Kami melihat pola yang sama berpotensi terulang. Ini harus diawasi ketat,” ujar Andres.
Tiga Tuntutan KRAK
1. Pemeriksaan dan audit investigatif terhadap Belanja Modal PUPR, dengan Jembatan Pakenjeng sebagai contoh awal.
2. Penjelasan resmi dari Bupati Garut terkait rendahnya serapan belanja pegawai dan BTT.
3. Transparansi terbuka terhadap LRA 2024 dan 2025, terutama pada pos infrastruktur, hibah, dan bansos.
Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK)
Ketua: Andres Rampuji
