SINARPAGINEWS.COM, KOTA SUKABUMI — Pemerintah Kota Sukabumi menetapkan sejumlah prioritas pembangunan untuk tahun 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Gedung Juang 45, Rabu (8/4/2026).
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengatakan Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Pemkot Sukabumi menetapkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027, di antaranya penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengelolaan sampah berbasis teknologi.
Selain itu, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di wilayah selatan, juga menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Ayep juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tercatat sebesar 5,32 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,23, angka kemiskinan berada di 6,90 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,19 persen.
Dari sisi keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp54,5 miliar atau 12,47 persen pada 2025. Untuk 2026, pemerintah menargetkan kenaikan PAD sebesar Rp44,14 miliar atau 8,98 persen.
Menurut Ayep, peningkatan kapasitas fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama di tengah potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, seperti ketidakpastian global, dampak operasional Tol Bocimi Seksi 3, pengembangan kawasan industri, serta kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor ekonomi kreatif.
“Semua tantangan ini harus dijawab dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat,” katanya. (Red)
