SINARPAGINEWS.COM] GARUT – Masalah pelayanan dan kondisi fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Selamet Garut yang kembali menjadi sorotan publik memicu reaksi keras dari aktivis anti-korupsi. Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK), melalui ketuanya, Andres Ramfuji, tidak hanya menuntut perbaikan mendesak, tetapi juga mendesak dilakukannya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan rumah sakit.
Anggaran Publik vs. Kualitas Pelayanan
Kritik Andres Ramfuji berakar pada ketimpangan antara dana publik yang dikelola RSUD dan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dalam pernyataannya di Garut (26/11), Andres mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran RSUD, terutama pos-pos yang seharusnya menunjang peningkatan pelayanan dan pemeliharaan fasilitas.
”Keluhan masyarakat terkait ruangan yang tidak layak dan prosedur layanan yang membingungkan mengindikasikan adanya masalah serius, bukan hanya di level operasional, tetapi juga di level manajerial dan pengawasan keuangan,” ujar Andres.
Menurutnya, pengadaan dan pemeliharaan mebeler, fasilitas, serta peningkatan sistem pelayanan selalu menyedot anggaran besar. Jika keluhan terus berulang, KRAK mencurigai adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.
”Kami tidak main-main. KRAK menuntut audit total anggaran pelayanan di RSUD dr. Selamet. Kami ingin tahu, apakah dana yang dialokasikan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan memang benar-benar tersalurkan dan termanfaatkan dengan baik,” tegas Andres Ramfuji.
Tuntutan Transparansi SOP dan Tanggung Jawab Kepala Daerah
Selain tuntutan audit, KRAK juga mendesak agar Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik RSUD segera diungkap secara transparan kepada masyarakat. SOP ini harus menjadi tolok ukur yang dapat diakses dan dikritisi oleh pasien.
Lebih lanjut, Andres menyoroti tanggung jawab pimpinan daerah. Ia meminta Bupati, Wakil Bupati Garut, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk memberikan kejelasan sikap dan mengambil tindakan disipliner terhadap manajemen RSUD yang dianggap gagal dalam menegakkan prinsip pelayanan pasien sebagai hak dasar warga negara.
”Bupati dan Wakil Bupati harus menunjukkan komitmen politik mereka terhadap kesehatan rakyat.
Jika pelayanan publik vital seperti rumah sakit terus amburadul, ini menunjukkan lemahnya pengawasan. Kami menunggu tindakan nyata, bukan hanya lip service,” pungkas Andres.
KRAK menegaskan akan memantau ketat respons Pemerintah Kabupaten Garut dan Kejaksaan terkait masalah ini, serta siap menyerahkan data pendukung dugaan penyimpangan jika diperlukan.
GARUT – Masalah pelayanan dan kondisi fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Selamet Garut yang kembali menjadi sorotan publik memicu reaksi keras dari aktivis anti-korupsi. Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK), melalui ketuanya, Andres Ramfuji, tidak hanya menuntut perbaikan mendesak, tetapi juga mendesak dilakukannya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan rumah sakit.
Anggaran Publik vs. Kualitas Pelayanan
Kritik Andres Ramfuji berakar pada ketimpangan antara dana publik yang dikelola RSUD dan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dalam pernyataannya di Garut (26/11), Andres mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran RSUD, terutama pos-pos yang seharusnya menunjang peningkatan pelayanan dan pemeliharaan fasilitas.
”Keluhan masyarakat terkait ruangan yang tidak layak dan prosedur layanan yang membingungkan mengindikasikan adanya masalah serius, bukan hanya di level operasional, tetapi juga di level manajerial dan pengawasan keuangan,” ujar Andres.
Menurutnya, pengadaan dan pemeliharaan mebeler, fasilitas, serta peningkatan sistem pelayanan selalu menyedot anggaran besar. Jika keluhan terus berulang, KRAK mencurigai adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.
”Kami tidak main-main. KRAK menuntut audit total anggaran pelayanan di RSUD dr. Selamet. Kami ingin tahu, apakah dana yang dialokasikan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan memang benar-benar tersalurkan dan termanfaatkan dengan baik,” tegas Andres Ramfuji.
Tuntutan Transparansi SOP dan Tanggung Jawab Kepala Daerah
Selain tuntutan audit, KRAK juga mendesak agar Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik RSUD segera diungkap secara transparan kepada masyarakat. SOP ini harus menjadi tolok ukur yang dapat diakses dan dikritisi oleh pasien.
Lebih lanjut, Andres menyoroti tanggung jawab pimpinan daerah. Ia meminta Bupati, Wakil Bupati Garut, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk memberikan kejelasan sikap dan mengambil tindakan disipliner terhadap manajemen RSUD yang dianggap gagal dalam menegakkan prinsip pelayanan pasien sebagai hak dasar warga negara.
”Bupati dan Wakil Bupati harus menunjukkan komitmen politik mereka terhadap kesehatan rakyat.
Jika pelayanan publik vital seperti rumah sakit terus amburadul, ini menunjukkan lemahnya pengawasan. Kami menunggu tindakan nyata, bukan hanya lip service,” pungkas Andres.
KRAK menegaskan akan memantau ketat respons Pemerintah Kabupaten Garut dan Kejaksaan terkait masalah ini, serta siap menyerahkan data pendukung dugaan penyimpangan jika diperlukan.
GARUT – Masalah pelayanan dan kondisi fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Selamet Garut yang kembali menjadi sorotan publik memicu reaksi keras dari aktivis anti-korupsi. Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK), melalui ketuanya, Andres Ramfuji, tidak hanya menuntut perbaikan mendesak, tetapi juga mendesak dilakukannya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan rumah sakit.
Anggaran Publik vs. Kualitas Pelayanan
Kritik Andres Ramfuji berakar pada ketimpangan antara dana publik yang dikelola RSUD dan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dalam pernyataannya di Garut (26/11), Andres mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran RSUD, terutama pos-pos yang seharusnya menunjang peningkatan pelayanan dan pemeliharaan fasilitas.
”Keluhan masyarakat terkait ruangan yang tidak layak dan prosedur layanan yang membingungkan mengindikasikan adanya masalah serius, bukan hanya di level operasional, tetapi juga di level manajerial dan pengawasan keuangan,” ujar Andres.
Menurutnya, pengadaan dan pemeliharaan mebeler, fasilitas, serta peningkatan sistem pelayanan selalu menyedot anggaran besar. Jika keluhan terus berulang, KRAK mencurigai adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.
”Kami tidak main-main. KRAK menuntut audit total anggaran pelayanan di RSUD dr. Selamet. Kami ingin tahu, apakah dana yang dialokasikan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan memang benar-benar tersalurkan dan termanfaatkan dengan baik,” tegas Andres Ramfuji.
Tuntutan Transparansi SOP dan Tanggung Jawab Kepala Daerah
Selain tuntutan audit, KRAK juga mendesak agar Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik RSUD segera diungkap secara transparan kepada masyarakat. SOP ini harus menjadi tolok ukur yang dapat diakses dan dikritisi oleh pasien.
Lebih lanjut, Andres menyoroti tanggung jawab pimpinan daerah. Ia meminta Bupati, Wakil Bupati Garut, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk memberikan kejelasan sikap dan mengambil tindakan disipliner terhadap manajemen RSUD yang dianggap gagal dalam menegakkan prinsip pelayanan pasien sebagai hak dasar warga negara.
”Bupati dan Wakil Bupati harus menunjukkan komitmen politik mereka terhadap kesehatan rakyat.
Jika pelayanan publik vital seperti rumah sakit terus amburadul, ini menunjukkan lemahnya pengawasan. Kami menunggu tindakan nyata, bukan hanya lip service,” pungkas Andres.
KRAK menegaskan akan memantau ketat respons Pemerintah Kabupaten Garut dan Kejaksaan terkait masalah ini, serta siap menyerahkan data pendukung dugaan penyimpangan jika diperlukan.
