SINARPAGINEWS.COM GARUT, 26 Februari 2026 – Momentum genap satu tahun kepemimpinan Bupati Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina, yang bertepatan dengan Hari Jadi Garut (HJG) ke-213, justru menjadi ajang kritik tajam bagi jajaran birokrasi di Kabupaten Garut. Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) melontarkan penilaian pedas terhadap seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai gagal total dalam mengimbangi visi akseleratif pimpinan daerah.
Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menyatakan bahwa perayaan HJG tahun ini terasa hambar karena di balik seremonial yang megah, terdapat realitas pelayanan publik yang stagnan dan carut-marutnya kompetensi para Kepala Dinas.
Birokrasi “Zona Nyaman”
Ade Sudrajat menyoroti mentalitas para pembantu Bupati yang dianggap hanya piawai dalam menyerap anggaran operasional, namun tumpul dalam mengeksekusi program yang menyentuh urusan perut rakyat.
“Satu tahun ini kita melihat Bupati dan Wabup mencoba berlari, namun para Kepala Dinas di SKPD justru menjadi beban peradaban. Mereka diduga terjebak dalam zona nyaman birokrasi purba yang hanya mementingkan SPJ ketimbang hasil nyata di lapangan. Jika birokrasi diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, maka visi ‘Garut Hebat’ hanyalah halusinasi di atas kertas,” tegas Ade Sudrajat kepada awak media, Kamis (26/2).
Sorotan Tajam pada Anggaran Rakyat
GIPS secara spesifik menunjuk seluruh dinas teknis—mulai dari Disdik, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Disperkim, hingga DPMPD—sebagai instansi yang paling bertanggung jawab atas tidak dirasakannya dampak pembangunan secara signifikan oleh masyarakat.
“Hampir seluruh dinas teknis di Garut diduga gagal mengelola anggaran program kerakyatan. Dana menguap untuk seremoni dan kegiatan yang tidak substansial. Bappeda dan BPKAD pun seolah kehilangan taji dalam melakukan sinkronisasi anggaran. Mereka bukan pembantu yang meringankan beban Bupati, melainkan parasit yang menghisap energi perubahan demi kepentingan birokrasi semata,” lanjutnya dengan nada tinggi.
Dugaan Maladministrasi dan Krisis Kompetensi
Kritik GIPS juga menyasar pada rendahnya transparansi dan lemahnya integritas dalam tata kelola pemerintahan desa dan investasi yang melibatkan DMPD serta DPMPTSP.
“Kami mengendus adanya dugaan maladministrasi dan praktik birokrasi yang menutup diri dari pengawasan publik. Pelayanan di Disdukcapil, carut-marutnya sektor pariwisata, hingga ketidakmampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menata ekonomi kerakyatan adalah bukti nyata krisis kompetensi yang akut. Para pembantu Bupati ini diduga hanya menjadi ‘penjaga loket’ yang menunggu perintah tanpa inovasi,” tukas Ade.
Desakan Evaluasi Total
Menutup keterangannya, Ade Sudrajat mendesak Bupati Abdusy Syakur Amin untuk melakukan “cuci gudang” terhadap pejabat-pejabat yang dinilai hanya menjadi penghambat kinerja pemerintah daerah.
“Momentum HJG ke-213 ini harus menjadi ajang evaluasi berdarah. Bupati harus berani mencopot Kepala SKPD yang loyo dan tidak memiliki kapabilitas. Jika di tahun kedua mereka masih dipertahankan, maka jangan salahkan publik jika menganggap rezim Sakur-Putri telah disandera oleh birokrasi yang korup secara intelektual. Pilihannya hanya dua: evaluasi total atau gagal secara permanen,” pungkas Ade Sudrajat
