SINARPAGINEWS.COM, PRINGSEWU — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) meminta Bupati Pringsewu melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya sejumlah ruas jalan yang dilaporkan mengalami kerusakan tidak lama setelah proyek selesai dikerjakan.
Ketua DPP L@PAKK, Nova Hendra, mengatakan pihaknya menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan peninjauan lapangan di beberapa lokasi proyek infrastruktur jalan di wilayah Pringsewu.
“Hasil pemantauan kami menunjukkan adanya beberapa pekerjaan jalan yang kondisinya dinilai belum sesuai harapan, meskipun proyek tersebut dibiayai dari anggaran pemerintah,” ujar Nova Hendra, Minggu (18/1/2026).
Salah satu ruas jalan yang menjadi perhatian L@PAKK, menurut Nova, berada di Jalan Simpang Lima Tugu Sari Nongko menuju Pekon Podomoro. Ia menyebutkan, berdasarkan temuan di lapangan, jalan tersebut baru sekitar satu bulan selesai dikerjakan namun sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
“Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, karena secara logika teknis, jalan yang baru dibangun seharusnya masih dalam kondisi baik,” katanya.
Nova menilai, kerusakan dini pada infrastruktur jalan perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui penyebabnya, apakah berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, kualitas material, atau pengawasan teknis.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara seharusnya mengedepankan kualitas dan keberlanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
DPP L@PAKK juga mencatat, berdasarkan data dan laporan yang mereka himpun, kasus kerusakan jalan dalam waktu relatif singkat disebut bukan hanya terjadi satu kali. Sejumlah proyek jalan yang dibangun sejak 2023 hingga 2025 dilaporkan mengalami kondisi serupa.
Beberapa ruas jalan yang disebutkan antara lain Jalan Siliwangi menuju Pekon Waya Krui, serta sejumlah jalan lingkungan dan jalan alternatif yang menurut L@PAKK menunjukkan retakan dan kerusakan permukaan dalam waktu singkat setelah selesai dibangun.
“Temuan-temuan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan kualitas pembangunan infrastruktur dapat lebih baik,” ujar Nova.
Atas kondisi tersebut, DPP L@PAKK mendorong Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk melakukan audit teknis terhadap proyek-proyek jalan serta evaluasi kinerja internal di lingkungan Dinas PUPR.
Ia berharap, langkah tersebut dapat memperkuat tata kelola pembangunan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu belum memberikan keterangan resmi terkait temuan dan pernyataan DPP L@PAKK. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Merliyansyah)
