SINARPAGINEWS.COM, KAB GARUT – Sekretaris Jenderal Brigade Rakyat, Asep Muhammad Toha S.Pd. kembali menyoroti dinamika seleksi Direksi salah satu BUMD Garut yang belakangan ini menuai perhatian publik.
Kali ini, ia menyindir Bupati Garut, yang selama ini dikenal berasal dari kalangan akademisi.
“Pak Bupati ini dikenal dari kalangan akademisi. Maka tentu publik berharap keputusan-keputusannya mengedepankan ilmu, integritas, dan objektivitas. Tapi kalau proses seleksi ini justru terindikasi kuat mengakomodasi tim sukses, ya jelas mencederai harapan itu,” ujar Toha, Senin (1/7/2025).
Menurut Toha, seorang akademisi seharusnya menjunjung tinggi prinsip meritokrasi dan bersikap rasional dalam menempatkan seseorang di posisi strategis, apalagi di sektor usaha dan pengelolaan keuangan daerah melalui BUMD.
“Seorang akademisi mestinya tidak tergoda pada logika transaksional kekuasaan. Tapi kalau jabatan publik malah jatuh ke tangan orang-orang yang tak kompeten namun punya kedekatan politik, maka gelar akademisi itu patut dipertanyakan komitmennya dalam praktik,” katanya tajam.
Toha juga menanggapi pernyataan Sekretaris DPC PKB, Cecep M. Ginanjar, yang menyebut jabatan boleh diambil asal yang bersangkutan “layak dan mumpuni”.
“Betul, jabatan harus diambil oleh yang layak. Tapi jangan bungkus kepentingan politik dengan label ‘mumpuni’. Banyak profesional yang mendaftar, tapi kalau yang dipilih justru politisi yang tak punya kompetensi teknis, ya itu kontradiktif,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini publik tengah menunggu apakah hasil seleksi akan mencerminkan komitmen akademik dan etika publik, atau justru jadi ajang kompromi politik demi balas budi.
“Kalau nanti yang terpilih benar-benar dari kalangan profesional dan independen, berarti Bupati dan Wakil Bupati masih bisa dipercaya. Tapi kalau sebaliknya, maka publik akan menilai sendiri, siapa yang sebenarnya lebih mementingkan kawan politik daripada kepentingan rakyat.”
