SINARPAGINEWS.COM, KAB.GARUT – Pendahuluan Kedaulatan ekonomi rakyat bukanlah sekadar slogan, melainkan agenda strategis dalam pembangunan nasional yang berlandaskan amanat konstitusi. Desa memiliki posisi sentral sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan kearifan masyarakat.
Untuk menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan kebocoran nilai tambah ke luar desa, diperlukan model ekonomi kolektif yang kokoh dan berdaulat. Oleh karena itu, kami memperkenalkan “Sirkel Ekonomi” — sebuah model sinergi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih, untuk menciptakan sirkulasi ekonomi tertutup di dalam desa.
Konsep Sirkel Ekonomi
Sirkel Ekonomi adalah pola usaha sinergis antara: BUMDes: sebagai pengelola aset strategis dan unit usaha milik desa, dan
Koperasi Merah Putih: sebagai penggerak kolektif ekonomi rakyat berbasis keanggotaan.
Sinergi ini menciptakan ekosistem ekonomi desa yang tidak hanya produktif, tetapi juga tahan terhadap tekanan eksternal. Keuntungan, nilai tambah, dan siklus modal tetap berputar dalam komunitas desa, memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
Bagaimana Sirkel Ekonomi Bekerja?
1.Produksi
Koperasi menghimpun petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM untuk menghasilkan produk berbasis potensi lokal.
2.Pengolahan dan Nilai Tambah
BUMDes mengelola fasilitas produksi, pabrik pengolahan, dan kemitraan usaha.
3.Distribusi dan Pemasaran
Produk didistribusikan melalui toko desa, minimarket BUMDes, koperasi digital, dan platform e-commerce.
4.Konsumsi Internal Desa
Warga menjadi konsumen utama atas produk lokal—menumbuhkan loyalitas, efisiensi logistik, dan penguatan identitas ekonomi desa.
5.Permodalan dan Penguatan Usaha
Koperasi menyediakan simpan pinjam berbunga rendah; BUMDes mengelola Dana Desa atau investasi sosial.
Contoh Implementasi Nyata “Desa Jagung Merdeka”:
Petani jagung tergabung dalam koperasi dan menanam di lahan desa. Panen dijual ke unit pengolahan pakan ternak milik BUMDes. Produk pakan digunakan oleh peternak ayam lokal, dan hasil ternak kembali dijual oleh koperasi ke masyarakat desa. Seluruh nilai tambah tetap berada di dalam desa.
Tujuan Strategis Sirkel Ekonomi
.Menahan kebocoran ekonomi desa ke luar
.Meningkatkan pendapatan warga dan PADes
.Mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha desa
.Menciptakan lapangan kerja dan wirausaha lokal
.Membangun ekonomi rakyat yang tangguh, adil, dan kolaboratif
.Dasar Hukum dan Kebijakan Pendukung Terkini
Model Sirkel Ekonomi ditopang oleh berbagai perangkat hukum mutakhir:
1.UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. – Memperkuat kewenangan desa, pengelolaan keuangan, hingga pengembangan BUMDes dan partisipasi masyarakat.
2.PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes – Menetapkan kerangka operasional BUMDes sebagai badan hukum yang menjalankan usaha ekonomi desa.
3.Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 – Tentang pendaftaran, pemeringkatan, dan pendampingan BUMDes.
4.Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 – Tentang prioritas penggunaan Dana Desa, termasuk untuk pemberdayaan ekonomi lokal dan wirausaha sosial.
5.UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) – Memberi peluang bagi koperasi dan BUMDes untuk terlibat dalam sektor pembiayaan inklusif.
6.Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 – Mengatur Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagai sumber pendanaan mikro berbasis keanggotaan.
7.UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) – Menyederhanakan perizinan dan kemudahan usaha bagi UMKM dan koperasi desa.
8. Inpres No. 9 Tahun 2025 – Tentang Penguatan Ekonomi Desa Berbasis Kemandirian dan Gotong Royong, yang menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan BUMDes, koperasi, dan UMKM desa dalam satu ekosistem.
Penutup
Model Sirkel Ekonomi BUMDes dan Koperasi Merah Putih adalah jalan tengah antara pembangunan berbasis negara dan pemberdayaan berbasis rakyat. Sinergi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, resilien, dan adil—dimulai dari desa.
Dengan dukungan regulasi yang lengkap dan semangat gotong royong warga, desa dapat menjadi benteng terakhir kedaulatan ekonomi bangsa.
Dari desa, untuk Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
Oleh: Dadan Nugraha, S.H. Advokat & Konsultan Hukum
(Direktur – Kantor Hukum Dadan Nugraha & Partners)
