SINARPAGINEWS.COM, GARUT — Ratusan warga Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, akhirnya turun tangan menyuarakan keluhan lama mereka: jalan rusak dan gelap gulita di jalur utama produksi panas bumi dan kawasan perhotelan Darajat.
Aksi protes ini tidak lagi dilakukan dengan unjuk rasa fisik, tetapi dengan menyebarkan baliho, selembaran, dan poster berisi tuntutan keras yang membentang sepanjang jalur Darajat.
Respons cepat datang dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Agus Ismail, turun langsung ke lokasi, didampingi oleh Camat Pasirwangi Bambang, UPTD PUPR, serta perwakilan dari PT. Star Energy, yaitu Pak Dali dan Tata Sumirat. Turut hadir Babinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa Karyamekar Yadi, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Kunjungan ini disebut sebagai bagian dari survei awal menindaklanjuti desakan warga. Namun dalam forum yang digelar terbuka di lokasi, suara masyarakat justru semakin mengeras.
“Kalau jalan dan PJU tidak segera dibangun, kami siap boikot jalur ini! Kami bukan hanya penghasil energi untuk negeri, kami adalah manusia yang berhak hidup layak di atas tanah sendiri,” tegas Jajang Apad, Ketua Gabungan Masyarakat Karyamekar dan Padaawas (GMPK), di hadapan pejabat yang hadir.
Menurut Jajang, masyarakat merasa dikhianati oleh sistem. Di satu sisi, Desa Karyamekar menyumbang listrik nasional melalui tiga perusahaan besar – Star Energy, Indonesia Power, dan Pertamina Geothermal Energy (PGE). Namun di sisi lain, warga hidup dalam kegelapan malam tanpa lampu jalan, serta jalan rusak parah yang nyaris tak tersentuh pembangunan.
“Jangan sampai kami disebut sebagai warga yang mati bagaikan ayam di lumbung padi. DBH panas bumi, bonus produksi, TJSL – semua angkanya ratusan miliar. Tapi kami? Mati kutu!” kecamnya.
Aceng, Dasep, dan Pa Ono—tokoh masyarakat dari RW 07—membenarkan bahwa aksi pemasangan poster dan baliho protes ini adalah murni inisiatif warga. Mereka tak tahan melihat mobil-mobil besar perusahaan lalu lalang setiap hari, sementara jalan yang dilintasi justru hancur dan gelap gulita di malam hari.
“Karyamekar ini bukan daerah tak bertuan. Kami punya harga diri. Tanah kami kaya energi, tapi kami miskin akses dan penerangan. Jalan kami retak, malam kami gelap, suara truk mengganggu tidur anak-anak kami tiap malam,” tutur Dasep.
Masyarakat juga mempertanyakan kemana aliran dana DBH Panas Bumi, Bonus Produksi, dan program TJSL perusahaan yang semestinya bisa dinikmati warga penghasil energi.
“Kami bahkan tetap bayar listrik, padahal energi diambil dari bumi kami. Jika pemerintah dan perusahaan tak segera hadir secara nyata, maka warga akan menutup akses dan mempertanyakan legalitas sosial operasional perusahaan-perusahaan itu,” ujar Jajang lantang.
Pemerhati Kebijakan: Ini Bentuk Ketimpangan Spasial yang Brutal
Dadan Nugraha, Advokat dan Konsultan Hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik, menanggapi fenomena ini dengan nada tajam.
“Aksi warga Karyamekar adalah simbol krisis ketimpangan spasial yang akut: ketika wilayah penghasil sumber daya tidak menikmati hasilnya. Ini bukan hanya soal jalan rusak dan gelap, ini soal keadilan fiskal dan pembangunan,” ujar Dadan.
Ia menilai, jika ketimpangan seperti ini dibiarkan, maka akan muncul disintegrasi kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan harus segera menjawab tuntutan ini dengan langkah nyata, bukan lagi janji belaka. Keadilan itu bukan retorika, tapi keberpihakan pada warga yang selama ini menopang ekonomi energi nasional,” tegasnya.
Catatan Akhir:
Aksi di Karyamekar hari ini bukan hanya tentang jalan dan PJU. Ini tentang pertanyaan mendasar: Siapa yang sebenarnya menikmati hasil kekayaan negeri ini? Jika pemerintah dan korporasi terus menutup mata, maka suara rakyat akan menemukan jalannya sendiri – dengan cara yang lebih keras dan terorganisir.(red)
—
