SINARPAGINEWS.COM, GARUT – 8 Juni 2025 – Kasus dugaan pencabulan yang kembali mencuat setelah aduan masyarakat dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Jawa Barat mendapatkan tanggapan tegas dari Sekretaris Jenderal Organisasi Kepemudaan (OKP) Barisan Garda Depan Untuk Rakyat atau Brigade Rakyat, Asep Muhammad Toha.
Mengatasnamakan pergerakan kepemudaan, Asep mendesak Polda Jabar untuk segera dan serius menangani kasus yang melibatkan inisial RG ini.
Versi Sosial Pergerakan: Mengawal Keadilan untuk Rakyat dan Mengikis Ketidakpercayaan
Asep Muhammad Toha menyampaikan bahwa dibukanya kembali kasus dugaan pencabulan tahun 2017 ini adalah sebuah alarm keras bagi penegakan hukum di Indonesia. “Sebagai organisasi kepemudaan yang bergerak di garis depan untuk rakyat, kami melihat ini sebagai momentum krusial untuk mengikis ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan kita,” ujar Asep.
Ia menyoroti bahwa lamanya waktu penanganan kasus ini, yang bahkan harus diadukan kembali, menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum yang harus segera diperbaiki.
“Keberanian Bapak Mohammad Ismet Natsir patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Ini adalah bukti bahwa semangat perjuangan rakyat untuk keadilan tidak pernah padam, meskipun harus menempuh jalan yang berliku dan panjang,” tegas Asep.
Brigade Rakyat, kata Asep, akan memantau ketat setiap perkembangan kasus ini. “Kami tidak akan tinggal diam. Apabila ada indikasi penanganan yang lamban atau tidak transparan, Brigade Rakyat siap menggerakkan massa untuk menuntut keadilan.
Kami akan memastikan bahwa kasus ini tidak lagi ‘mengendap’ dan mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya,” ancamnya.
Asep juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban dan saksi dalam kasus-kasus seperti ini.
“Polda Jabar harus memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pelapor serta pihak-pihak terkait lainnya. Jangan sampai ada intimidasi atau tekanan yang menghambat proses penegakan hukum,” tegasnya.
Tuntutan Moral dan Aksi Nyata Dari perspektif pergerakan pemuda, Asep Muhammad Toha menyerukan beberapa tuntutan moral dan aksi nyata:
1. Prioritaskan Kasus Pelecehan Seksual: “Kasus dugaan pencabulan, apalagi yang melibatkan anak atau kelompok rentan, harus menjadi prioritas utama penegak hukum.
Ini bukan hanya soal tindak pidana, tapi juga soal merusak masa depan generasi bangsa.”
2. Transparansi dan Akuntabilitas: “Polda Jabar wajib menunjukkan transparansi penuh dalam proses penelaahan ulang kasus ini. Setiap tahapan harus dapat diakses dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini adalah upaya membangun kembali kepercayaan.”
3. Hukum Tegas, Tanpa Pandang Bulu: “Jika terbukti bersalah, kami menuntut agar pelaku, siapa pun dia, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh ada intervensi atau ‘tebang pilih’.”
4. Edukasi dan Pencegahan: “Kasus ini juga harus menjadi cerminan bagi kita semua untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan kejahatan seksual dan bagaimana melapor ketika menjadi korban atau mengetahui adanya kejahatan tersebut.”
5. Peran Aktif Pemuda: “Brigade Rakyat akan terus mengambil peran aktif dalam mengawal setiap kasus ketidakadilan yang menimpa rakyat. Kami siap menjadi garda terdepan untuk memastikan suara korban didengar dan keadilan ditegakkan.”
Asep Muhammad Toha mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa Brigade Rakyat akan terus mengamati dan siap melakukan tindakan lanjutan jika kasus ini tidak ditangani dengan serius dan tuntas oleh pihak kepolisian.
