SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan mampu menjadi solusi untuk menyerap hasil produksi peternak rakyat sekaligus menjaga stabilitas harga ayam dan telur di tingkat peternak. Harapan tersebut mengemuka dalam seminar hilirisasi perunggasan nasional pada gelaran yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri pemerintah, asosiasi peternak, BUMN pangan, dan pelaku industri itu, para peternak menilai program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak apabila penyerapan produk dilakukan langsung dari produsen.
Ketua Umum KPUN, Alvino, mengatakan program MBG pada dasarnya merupakan program yang baik karena bertujuan membantu masyarakat sekaligus mendukung sektor pangan nasional.
“Harapannya program MBG ini semua disuplai langsung dari petani dan peternak sehingga harga di tingkat petani dan peternak bisa stabil di atas biaya pokok produksi,” ujar Alvino.
Menurut dia, selama ini peternak masih menghadapi persoalan panjangnya rantai distribusi. Produk peternak kerap dibeli dengan harga rendah oleh pemasok atau pedagang, namun dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada dapur MBG.
Kondisi tersebut dinilai membuat manfaat program belum sepenuhnya dirasakan peternak rakyat, terutama saat harga ayam hidup dan telur mengalami penurunan di pasaran.
“Pedagang atau supplier menekan harga di tingkat peternak, tetapi tetap menjual dengan harga tinggi. Karena itu peternak berharap ada penyerapan langsung,” katanya.
Hilirisasi Jadi Solusi Industri Perunggasan
Selain membahas program MBG, seminar dalam rangkaian AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 itu juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri perunggasan nasional.
Hilirisasi dinilai menjadi langkah strategis agar peternak tidak hanya bergantung pada penjualan ayam hidup dan telur mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar.
Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Danantara dan Kementerian Pertanian disebut tengah menyiapkan penguatan ekosistem peternakan ayam terintegrasi nasional dengan dukungan pendanaan mencapai Rp20 triliun.
Dana tersebut diharapkan digunakan untuk membangun rumah potong hewan unggas (RPHU), fasilitas cold storage, hingga memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani.
Alvino menilai keberadaan infrastruktur pascapanen sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan nilai tambah produk peternak rakyat.
“Hilirisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar peternak memiliki kepastian pasar dan harga yang lebih stabil,” ujarnya.
Peternak Minta Regulasi Berpihak
Dalam diskusi, peternak juga meminta pemerintah memperkuat regulasi yang berpihak kepada usaha rakyat, termasuk terkait impor bahan baku pakan dan tata niaga perunggasan nasional.
Mereka berharap pemerintah hadir sebagai regulator yang adil agar peternak mandiri tidak kalah bersaing dengan korporasi besar maupun dominasi rantai pasok impor.
Meski demikian, Alvino mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor peternakan selama ini. Menurut dia, sejumlah program seperti bantuan jagung pemerintah dan subsidi transportasi telah membantu peternak di tengah tekanan biaya produksi.
“Program pemerintah sebenarnya sudah bagus. Tinggal pengawasannya saja agar pelaksanaannya benar-benar sesuai tujuan awal untuk menyejahterakan petani dan peternak,” pungkas Alvino.
Seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 juga menargetkan lahirnya kesepakatan offtaker nasional oleh BUMN pangan, skema pembiayaan pembangunan RPHU dan cold storage, serta penyusunan peta jalan Cadangan Pangan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. (rul).
