SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.131 personel gabungan untuk mengawal sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai titik strategis Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026. Ribuan aparat diterjunkan di tengah kembali meningkatnya gelombang penyampaian aspirasi masyarakat yang menyasar sejumlah lembaga pemerintah dan kawasan pusat aktivitas ibu kota.
Pengamanan difokuskan di sejumlah lokasi yang menjadi titik konsentrasi massa, antara lain kawasan Monumen Nasional (Monas), Bundaran HI-Dukuh Atas, Gedung DPR/MPR RI, hingga Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan kehadiran personel di lapangan bertujuan memastikan aksi berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, aparat tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Polda Metro Jaya menyiapkan 4.131 personel gabungan untuk melayani dan mengamankan kegiatan penyampaian pendapat masyarakat. Kehadiran personel di lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” kata Budi dalam keterangannya.
Dari total personel yang diterjunkan, sebanyak 2.359 anggota berasal dari Polda Metro Jaya, 372 personel dari jajaran Polres, dan 1.400 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO). Unsur BKO tersebut terdiri atas 200 personel TNI, 900 personel Korps Brimob Polri, serta 300 personel Korsabhara.
Sejumlah kelompok masyarakat dan organisasi kemahasiswaan dijadwalkan menggelar aksi di kawasan Monas. Sementara kelompok lainnya menyampaikan aspirasi di sekitar Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Gedung Kemenaker RI. Beragam isu sosial, ekonomi, hingga kebijakan publik menjadi materi yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Besarnya jumlah personel yang diterjunkan menunjukkan aparat memperkirakan tingginya mobilitas massa di sejumlah titik. Namun di sisi lain, gelombang demonstrasi yang kembali muncul juga menjadi sinyal masih adanya berbagai persoalan yang dianggap belum memperoleh respons memadai dari pemangku kebijakan.
Polda Metro Jaya menegaskan pola pengamanan dilakukan melalui pendekatan preemtif dan preventif. Aparat juga akan melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.
Selain mengawal jalannya demonstrasi, petugas disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas, mengamankan objek vital, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak aktivitas unjuk rasa. Rekayasa lalu lintas juga disiapkan dan akan diterapkan secara situasional sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Budi menegaskan seluruh personel telah diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis selama bertugas. Aparat diminta bertindak sesuai prosedur dan mengutamakan keselamatan semua pihak.
“Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Seluruh personel telah diingatkan untuk bertindak sesuai prosedur, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan keselamatan masyarakat, peserta aksi, dan petugas,” ujarnya.
Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk menghindari lokasi aksi guna mengurangi kepadatan kendaraan. Sementara kepada para peserta demonstrasi, aparat meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, tertib, dan tidak merusak fasilitas umum.
Di tengah meningkatnya aktivitas demonstrasi di Jakarta, tantangan utama tidak hanya terletak pada menjaga keamanan di lapangan, tetapi juga pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk merespons substansi tuntutan yang disampaikan masyarakat. Sebab, selama persoalan yang menjadi sumber keresahan publik belum terjawab, aksi penyampaian pendapat diperkirakan masih akan menjadi salah satu saluran utama masyarakat untuk mencari perhatian pemerintah.**
