JAKARTA, – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia oleh oknum aparat penegak hukum dinilai bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi. Jika terbukti, tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang mengancam sistem ketatanegaraan dan keamanan informasi negara.
Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Abdul Latif, mengatakan penyadapan tanpa dasar hukum terhadap Presiden harus dipandang sebagai persoalan serius. Sebab, dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tidak ada institusi maupun pejabat negara yang memiliki kekuasaan tanpa batas.
Menurut dia, komunikasi Presiden yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan pertahanan negara mengandung informasi penting bagi kepentingan nasional. Karena itu, penyadapan ilegal bukan hanya berpotensi melanggar hak atas perlindungan diri dan privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, tetapi juga dapat mengancam keamanan negara.
“Jabatan tidak bisa menjadi alasan untuk menyadap siapa pun tanpa dasar hukum,” demikian pokok pandangan Abdul Latif dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, (8/11/ 2026).
Penyadapan Ilegal Bisa Jadi Abuse of Power
Abdul Latif menjelaskan, penyadapan bukan kewenangan yang dapat digunakan secara bebas oleh aparat penegak hukum. Tindakan tersebut harus memiliki dasar undang-undang dan dilakukan melalui prosedur yang ketat.
Dia merujuk Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur larangan intersepsi atau penyadapan tanpa hak.
Jika fasilitas negara digunakan aparat kepolisian untuk menyadap komunikasi Presiden tanpa kewenangan yang sah, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan.
Dari sisi administrasi pemerintahan, perbuatan itu juga berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Penyadapan Ilegal Tidak Otomatis Termasuk Makar
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kemungkinan dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan tindak pidana makar.
Abdul Latif mengingatkan, KUHP Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dalam Pasal 191 dan Pasal 193.
Namun, menurut dia, suatu perbuatan tidak bisa langsung dikategorikan sebagai makar hanya berdasarkan bentuk tindakannya. Harus ada pembuktian mengenai maksud khusus, antara lain untuk membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden, membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, maupun menggulingkan pemerintahan yang sah.
Dengan demikian, penyadapan ilegal tidak serta-merta memenuhi unsur makar. Namun, apabila ditemukan bukti bahwa penyadapan merupakan bagian dari suatu rencana untuk melumpuhkan Presiden atau menggagalkan jalannya pemerintahan, konstruksi pidana makar patut dipertimbangkan.
Penyadapan, kata dia, juga dapat menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang perlu ditelusuri untuk mengungkap dugaan makar. Meski begitu, penetapan tindak pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur dan alat bukti yang sah.
Presiden Punya Kewenangan terhadap Kapolri, DPR Bisa Mengawasi
Abdul Latif juga menyoroti aspek pertanggungjawaban institusional apabila dugaan penyadapan melibatkan aparat kepolisian.
Dia merujuk Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Dalam kondisi tertentu, Presiden juga memiliki kewenangan memberhentikan sementara Kapolri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Abdul Latif mengingatkan bahwa pemberhentian jabatan merupakan persoalan administratif dan institusional yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Keduanya harus ditempuh melalui mekanisme hukum masing-masing.
Sementara itu, DPR memiliki fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Jika dugaan penyimpangan tersebut berdampak pada sistem ketatanegaraan, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasannya, termasuk menggunakan hak angket sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan Harus Independen
Abdul Latif menegaskan, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden harus diusut secara independen dan berbasis alat bukti. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pihak yang menjalankan perintah, tetapi juga harus menelusuri siapa pemberi perintah, tujuan penyadapan, serta pihak yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
Menurut dia, tidak boleh ada perlindungan jabatan bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Pesan utama yang ingin ditegaskannya adalah kekuasaan merupakan amanah konstitusi, bukan hak istimewa yang dapat digunakan tanpa batas.
Sebab, ketika aparat yang seharusnya menjaga hukum justru diduga bertindak di luar hukum, persoalan yang muncul bukan hanya pelanggaran terhadap individu Presiden. Lebih jauh, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ikut dipertaruhkan.**
