SINARPAGINEWS.COMKAB.GARUT — Aksi ribuan warga yang mengepung Kantor Pemerintah Kabupaten Garut, Senin (7/7), mendapat sorotan tajam dari Brigade Rakyat Indonesia. Organisasi rakyat sipil ini menyebut bahwa gejolak tersebut merupakan akumulasi dari ketidakpuasan terhadap kinerja birokrasi, khususnya dalam sektor pendidikan yang dianggap gagal total dalam membangun fondasi kemajuan daerah.
Dalam pernyataan resminya, Sekretaris Jenderal Brigade Rakyat, Asep Muhammad Toha, S.Pd., menyebut bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Garut telah lama menjadi simbol stagnasi dan pembiaran atas penyimpangan. Ia menilai, pengunduran diri Kepala Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu bukanlah solusi, melainkan indikasi bahwa sistem sudah terlalu rapuh untuk dipertahankan.
“Yang harus mengundurkan diri bukan hanya pimpinannya, tapi seluruh sistemnya harus dibongkar. Budaya loyalitas buta, praktik nepotisme, dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan menjadi akar dari kehancuran ini,” ujar Asep kepada Tempo, Senin petang.
Asep menilai, selama ini sektor pendidikan hanya dijadikan jargon pembangunan oleh elite birokrasi, tetapi gagal memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Garut. Anggaran yang besar justru memperbesar potensi penyimpangan karena tidak diawasi secara ketat dan terbuka.
“Guru, siswa, dan masyarakat jadi korban. Banyak kebijakan tidak berbasis kebutuhan lapangan, tapi atas dasar kepentingan segelintir orang yang ingin mempertahankan kuasa,” tambahnya.
Brigade Rakyat Indonesia dalam pernyataannya menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Audit menyeluruh atas seluruh kebijakan dan anggaran pendidikan lima tahun terakhir.
2. Restrukturisasi dan rotasi menyeluruh jajaran pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan.
3. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan oleh DPRD Kabupaten Garut.
4. Penerapan sistem digital dan keterbukaan informasi publik dalam seluruh proses anggaran dan pengadaan pendidikan.
Lebih lanjut, Asep menyebut bahwa momentum aksi massa ini seharusnya dijadikan titik balik untuk mereformasi birokrasi secara substansial, bukan sekadar kosmetik pergantian jabatan.
“Ini bukan saatnya menambal lubang. Kita harus gali sampai ke akar. Kalau tidak ada keberanian dari pemerintah, maka rakyat sendiri yang akan menuntaskan urusannya,” pungkasnya.
