SINARPAGINEWS.COM, SUKABUMI – Dari persoalan pertanahan hingga kebutuhan listrik bagi pelaku usaha, berbagai isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mengemuka dalam Forum Rumah Literasi Merah Putih yang digelar di Cafe The Bumee, Jalur Lingkar Selatan, Kabupaten Sukabumi, Selasa (1/9/2026).
Forum tersebut menghadirkan empat instansi lintas sektor, yakni Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, BPN Kabupaten Sukabumi, Diskominfo Kabupaten Sukabumi dan PLN UIP JBT 1 MSB. Namun, jalannya diskusi tidak berlangsung kaku.
Peran moderator menjadi salah satu kunci. Aam Abdul Salam, S.Ag., mampu menghidupkan forum dengan gaya komunikasi yang cair sekaligus menjaga pembahasan tetap terarah.
Aam tidak sekadar memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Ia aktif menjembatani pertanyaan dengan pihak yang memiliki kewenangan, sehingga persoalan yang disampaikan pelaku usaha, jurnalis maupun masyarakat dapat langsung mendapatkan respons.
“Tujuannya biar tidak ada miskomunikasi. Kalau ada aturan baru, ada kendala listrik, atau persoalan tanah, langsung kita tanyakan di sini,” kata Aam.
Menurutnya, forum seperti Rumah Literasi Merah Putih diperlukan untuk mempertemukan pemerintah, penegak hukum, BUMN dan masyarakat dalam satu ruang komunikasi.
Dengan cara tersebut, persoalan yang selama ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dapat dibicarakan secara langsung.
Empat Instansi, Beragam Persoalan
Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Sukabumi, Fahmi Rachman, SH, MH, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung investasi yang memberikan dampak positif bagi daerah.
“Kami mendukung investasi yang berdampak positif untuk Sukabumi. Tapi tetap kami kawal agar sesuai aturan. Jangan sampai investor kesulitan karena minim informasi,” tegas Fahmi.
Dari BPN Kabupaten Sukabumi, Anang, Kasi BPN PHP, menegaskan komitmen untuk menjaga iklim investasi sekaligus memberikan kepastian pelayanan.
“BPN komit jaga investasi di Sukabumi. Layanan harus mudah dan pasti. Untuk persoalan PDSL yang belum selesai, mohon datanya disampaikan ke kami agar bisa kami cek ke lapangan,” jelas Anang.
Sementara itu, Kepala Bidang Sandikami Diskominfo Kabupaten Sukabumi, Ujang Zulkipli, menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dengan insan pers dalam menyampaikan informasi pembangunan.
“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Kami di Diskominfo membangun kolaborasi dengan teman-teman wartawan dan jurnalis agar informasi pembangunan sampai ke masyarakat,” kata Ujang.
Adapun dari PLN UIP JBT 1 MSB, Elga Bagus Sulaksmono, dari bidang Perizinan dan Komunikasi, memastikan pihaknya siap membuka ruang koordinasi bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan kelistrikan.
“Kami siap bersinergi. Jika ada pelaku usaha yang butuh daya atau mengalami kendala kelistrikan, bisa langsung koordinasi dengan kami agar investasi tidak terhambat,” ungkap Elga.
Bukan Sekadar Forum Seremonial
Diskusi yang berlangsung dua arah tersebut menjadi bagian penting dari forum Rumah Literasi Merah Putih. Peserta tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan secara langsung.
Aam yang juga menjabat Sekjen PPJNA 98, Penasehat PWI dan SMSI Sukabumi Raya serta Presidium MD KAHMI Sukabumi, berupaya menjaga agar komunikasi antara peserta dan pemateri tetap terbuka.
Pertanyaan yang muncul diarahkan kepada instansi terkait, sementara pemateri diberikan ruang untuk memberikan penjelasan sesuai kewenangannya.
Dengan pola komunikasi tersebut, forum berjalan tertib dan lancar hingga selesai.
Penggagas Rumah Literasi Merah Putih, Dede Heri, berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi dapat menjadi ruang pertemuan rutin berbagai elemen di Kabupaten Sukabumi.
“Rumah Literasi Merah Putih ingin jadi rumah bersama. Di sini pemerintah, BUMN, penegak hukum dan masyarakat duduk satu meja. Mudah-mudahan setelah ini ada percepatan pelayanan untuk Sukabumi,” pungkas Dede.
Forum Rumah Literasi Merah Putih pun memperlihatkan bahwa persoalan investasi dan pelayanan publik tidak cukup hanya dibicarakan melalui jalur formal. Ketika pemerintah, aparat, BUMN, pelaku usaha, jurnalis dan masyarakat berada dalam satu meja, persoalan dapat dibahas secara langsung dan lebih terbuka.
Di tengah forum itulah peran moderator menjadi penting: menjaga percakapan tetap hidup, menghubungkan pertanyaan dengan kewenangan, dan memastikan diskusi tidak kehilangan arah.
