SINARPAGINEWS.COM, GARUT , 15 September 2025 — Ade Sudrajat, Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), menggebrak dengan pernyataan keras menanggapi langkah Bupati Garut yang membubarkan Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan. Menurut Ade, keputusan ini harus menjadi awal revolusi pendidikan, bukan sekadar ganti papan nama.
“Ini momentum rakyat! Jangan berhenti di pembubaran. Kita harus bongkar semua praktik kotor yang selama ini menjerat guru, kepala sekolah, dan anak didik,” tegas Ade dengan suara lantang.
Ade membeberkan dugaan pungutan liar yang sudah jadi rahasia umum, mulai dari pembelian bendera, foto pejabat, buku induk, raport, hingga setoran bulanan yang menyesuaikan jumlah murid. Semua dilakukan di bawah tekanan, seolah sekolah-sekolah tidak punya pilihan.
“Cukup sudah pendidikan dijadikan ladang setoran. Setiap rupiah yang diambil secara paksa adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
GIPS mendesak Bupati Garut untuk membentuk tim investigasi independen, melibatkan aparat penegak hukum, aktivis, dan masyarakat sipil. Bagi Ade, audit menyeluruh, pengusutan aliran dana, dan proses hukum tanpa pandang bulu adalah harga mati.
“Jangan cuma main cantik di permukaan. Siapa pun yang terlibat, entah pejabat, oknum dinas, atau korwil lama—semua harus diseret ke meja hijau. Pendidikan bukan pasar gelap!” seru Ade.
Ia juga mengajak guru, kepala sekolah, dan masyarakat untuk berani bersuara dan melapor. Menurutnya, budaya diam hanya akan memperpanjang rantai pemerasan.
“Ini waktunya kita lawan! Jangan takut. Pendidikan adalah hak rakyat, bukan alat para pemburu rente,” pungkasnya.
Keputusan Bupati Garut kini jadi sorotan publik. GIPS menegaskan, tanpa pembersihan total, pembubaran Korwil hanya akan menjadi catatan manis di atas kertas, bukan kemenangan nyata bagi dunia pendidikan.(nandy)
