Andres Ramfuji, Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK)
SINARPAGINEWS.COM, KAB.GARUT – Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) turut angkat bicara menanggapi sorotan DPRD Kabupaten Garut terhadap dugaan permasalahan di sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ketua KRAK, Andres Ramfuji, justru lebih menyoroti indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terstruktur dan sistematis, serta menyindir DPRD agar tidak hanya mengeluarkan “omon-omon gombal” tanpa tindakan nyata.
Pernyataan keras Andres Ramfuji ini muncul menyusul pemberitaan mengenai temuan Komisi IV DPRD Garut terkait rendahnya partisipasi siswa PKBM dalam ujian kesetaraan dan dugaan praktik pengelolaan yang menyimpang.
“Kami dari KRAK melihat permasalahan di PKBM Garut ini berpotensi bukan hanya sekadar persoalan administrasi atau lemahnya pengawasan, tetapi mengarah pada dugaan kejahatan tindak pidana korupsi yang terstruktur dan melibatkan pihak-pihak tertentu secara sistematis,” ujar Andres Ramfuji dalam keterangan persnya, Senin (28/4/2025).
Andres Ramfuji menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan anggota DPRD yang hanya sebatas retorika tanpa diikuti dengan upaya pembuktian dan investigasi yang serius, dinilai hanya sebagai “omon-omon gombal” yang tidak akan menyelesaikan masalah.
“DPRD jangan hanya mengeluarkan pernyataan yang bombastis di media, tetapi minim tindakan nyata. Masyarakat membutuhkan pembuktian dan investigasi yang mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan kejahatan ini. Jangan hanya ‘omon-omon’ saja,” sentil Andres Ramfuji.
KRAK mendesak agar DPRD Kabupaten Garut tidak hanya fokus pada temuan permukaan seperti rendahnya kehadiran siswa, tetapi juga melakukan investigasi mendalam terhadap aliran dana BOS kesetaraan dan mekanisme pengelolaan PKBM secara keseluruhan. “Usut tuntas ke mana aliran dana ini, bagaimana proses pertanggungjawabannya, dan apakah ada indikasi mark-up, penyalahgunaan wewenang, atau praktik korupsi lainnya yang terstruktur,” tuntut Andres Ramfuji.
Lebih lanjut, KRAK menyerukan kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk proaktif melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di sektor pendidikan kesetaraan ini. “Kami menduga ada kejahatan terstruktur yang melibatkan oknum-oknum tertentu. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas untuk membongkar jaringan ini jika memang ada,” tegasnya.
Pernyataan keras dari KRAK ini mengindikasikan adanya dugaan yang lebih serius terkait permasalahan PKBM di Kabupaten Garut, melampaui sekadar persoalan pengawasan. Desakan untuk pembuktian dan investigasi yang mendalam menjadi tuntutan utama agar kebenaran dapat terungkap dan tindakan hukum yang tegas dapat diambil jika terbukti adanya tindak pidana korupsi.
