Asep Muhammad Toha, S.Pd.I. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Brigade Rakyat,
SINARPAGINEWS.COM, KAB.GARUT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Brigade Rakyat, Asep Muhammad Toha, S.Pd.I., melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Komisi IV DPRD Kabupaten Garut terkait penanganan dugaan permasalahan di sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Toha menilai langkah DPRD sejauh ini baru sebatas “ngobrol wacana” tanpa tindakan nyata yang signifikan.
Desakan keras ini disampaikan Toha menyusul mencuatnya pemberitaan mengenai temuan Komisi IV DPRD Garut terkait rendahnya partisipasi siswa PKBM dalam ujian kesetaraan dan dugaan praktik pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kami dari Brigade Rakyat menilai bahwa respons Komisi IV DPRD Garut masih sangat lambat dan terkesan hanya berkutat pada diskusi tanpa implementasi yang jelas. Ini bukan saatnya lagi hanya ‘ngobrol wacana’, tetapi dibutuhkan tindakan konkret dan terukur untuk menuntaskan permasalahan ini,” ujar Asep Muhammad Toha dalam pernyataan persnya, Senin (28/4/2025).
Lebih lanjut, Toha mendesak agar DPRD Kabupaten Garut segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh PKBM yang beroperasi di wilayah tersebut. “Audit ini harus dilakukan secara independen dan transparan, melibatkan pihak-pihak yang kompeten untuk mengungkap secara terang benderang kondisi riil pengelolaan PKBM, termasuk penggunaan dana BOS kesetaraan,” tegasnya.
Brigade Rakyat juga menuntut agar hasil audit tersebut ditransformasikan informasinya kepada publik secara terbuka. “Masyarakat berhak mengetahui secara utuh bagaimana dana pendidikan yang dialokasikan benar-benar digunakan. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas,” kata Toha.
Tak hanya menyoroti PKBM, Sekjen Brigade Rakyat ini juga mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut turut diperiksa secara menyeluruh. “Secara teoritis, Dinas Pendidikan memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungannya, termasuk PKBM. Oleh karena itu, perlu diinvestigasi apakah ada indikasi pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum di Dinas Pendidikan dalam praktik-praktik yang merugikan kualitas pendidikan,” tandas Toha.
Pernyataan keras dari Brigade Rakyat ini menambah tekanan kepada DPRD Kabupaten Garut untuk segera mengambil langkah konkret dan efektif dalam menindaklanjuti dugaan permasalahan PKBM, serta membuktikan bahwa fungsi pengawasan yang mereka emban benar-benar dijalankan demi kepentingan masyarakat dan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut.(*)
