JAKARTA – PT Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) berencana membangun 10 kafe inklusif di Jakarta sebagai upaya membuka lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Program ini disiapkan sebagai bagian dari dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.
Presiden Direktur PHI Group, Donny Pur, menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi PP Nomor 31 Tahun 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan swasta itu, Donny menyatakan sektor usaha perlu mengambil peran lebih konkret dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas.
“Kami sebagai entitas swasta yang turut dilibatkan dalam implementasi PP Nomor 31 Tahun 2026 siap berperan aktif sebagai inisiator sekaligus kolaborator, khususnya di sektor hospitality. Kami ingin menghadirkan kesempatan kerja nyata bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas melalui pelatihan dan pengelolaan usaha kafe serta restoran,” kata Donny.
Menurut Donny, pembangunan 10 kafe tersebut merupakan tahap awal pengembangan usaha inklusif di Jakarta. PHI Group membuka peluang kerja sama dengan kementerian, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merealisasikan rencana itu.
Dalam skema kolaborasi yang ditawarkan, instansi mitra dapat menyediakan lokasi dan fasilitas usaha. Sementara itu, PHI Group bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional, pelatihan tenaga kerja, serta pendampingan pengembangan usaha.
Penyandang disabilitas yang terlibat akan mendapatkan pelatihan keterampilan, mulai dari menjadi barista, pelayanan pelanggan, operasional kafe, manajemen usaha, hingga pemasaran digital. Setelah mengikuti pelatihan, mereka akan dilibatkan secara langsung dalam kegiatan operasional.
Donny mengatakan program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menyediakan pekerjaan, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang memungkinkan penyandang disabilitas memperoleh keterampilan dan penghasilan secara berkelanjutan.
“Kami ingin membangun sebuah ekosistem pemberdayaan, bukan sekadar menyediakan pekerjaan. Penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan untuk berkembang, memiliki keahlian, penghasilan, dan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Selain Jakarta, PHI Group berencana mengembangkan proyek percontohan di Brebes dan Purwokerto, Jawa Tengah. Perusahaan tersebut juga menargetkan dapat mengambil bagian dalam momentum Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2026 untuk memperkenalkan program pemberdayaan tersebut.
Rencana PHI Group ini sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, kesetaraan kesempatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Rapat koordinasi di Kemenko PMK juga membahas kesiapan lintas sektor dalam mempercepat implementasi PP Nomor 31 Tahun 2026. Sejumlah instansi yang hadir antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan.
Kantor Staf Presiden, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta sejumlah BUMN dan BUMD, termasuk PT Transjakarta, PT MRT Jakarta, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Kereta Commuter Indonesia, turut dilibatkan. Pemerintah menargetkan momentum peluncuran nasional implementasi kebijakan tersebut berlangsung pada 3 Desember 2026.
Dalam pertemuan itu, Donny didampingi Direktur UMKM, MICE & Industri Kreatif INAMA Hospitality Center, Puthut Pujianto. Puthut menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting agar program pemberdayaan dapat berjalan secara nyata.
“Kami ingin bersama para pemangku kepentingan menghadirkan model pemberdayaan yang benar-benar berjalan di lapangan. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku ekonomi yang produktif dan mandiri,” kata Puthut.
Bagi PHI Group, pengembangan kafe inklusif tersebut tidak hanya berkaitan dengan ekspansi bisnis di sektor hospitality. Perusahaan juga ingin membangun model usaha yang menggabungkan kegiatan ekonomi dengan pemberdayaan sosial.
Donny berharap program tersebut dapat memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan memiliki kemandirian ekonomi.**
