SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA – Delapan dekade setelah proklamasi kemerdekaan, masih ada sekitar 5.600 desa di Indonesia yang belum menikmati terang listrik. Dalam RAPBN 2026, akses energi akhirnya ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas.
Pada pemaparannya saat Pidato Hari Kemerdekaan RI ke-80, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan adanya upaya penguatan ketahanan energi yang akan dilakukan antara lain melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan penyediaan listrik desa.
“Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah, yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi,” ujar Prabowo.
Namun, salah satu hambatan utama masih banyak desa yang belum terlistriki adalah sistem energi Indonesia yang masih terpusat. Untuk mengurangi ketimpangan, dibutuhkan energi berbasis potensi lokal melalui pembangkit skala kecil—kurang dari 1 megawatt (1 MW) atau melistriki 2.000 rumah—yang dekat dengan masyarakat. Model ini disebut dengan desentralisasi energi. Selain memperluas akses listrik secara merata, desentralisasi juga membuka peluang pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, biomassa, maupun air.
Listrik Energi Terbarukan untuk Desa Berdaya
Salah satu contoh nyata desentralisasi, yaitu Program Patriot Energi. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (DJEBTKE) dengan Yayasan Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan (IBEKA).
Dalam program ini, pemuda-pemudi yang terpilih sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Transmigrasi (4T) yang belum berlistrik atau memiliki keterbatasan akses energi, akan menjalani serangkaian pelatihan sebelum mereka mulai bertugas.
Dengan tinggal bersama masyarakat setempat selama lima hingga dua belas bulan, para Patriot Energi berperan aktif dalam mendampingi pemanfaatan dan pengelolaan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong kemandirian energi dan memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat lokal dalam jangka panjang.
Tri Mumpuni, Ketua Yayasan IBEKA, menyatakan, “Patriot Energi hadir untuk membantu masyarakat memahami bahwa energi bukan sekadar teknologi, melainkan kunci kemandirian. Akses energi terbarukan yang dikelola secara mandiri dapat membuka jalan menuju keberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pada akhirnya kesejahteraan yang hakiki.”
Sejak awal pelaksanaannya, Program Patriot Energi telah menerjunkan 261 alumni (137 laki-laki dan 124 perempuan) dari 27 provinsi ke 267 desa di wilayah 4T. Saat ini, Program Patriot Energi tengah melaksanakan penugasan Angkatan IV Tahun 2025, dengan 32 Patriot yang ditempatkan di 32 desa pada empat provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
“Melalui empat kompetensi utama—keteknikan, kerakyatan, kejuangan, dan keikhlasan—Patriot Energi hadir sebagai mitra perjuangan masyarakat desa. Bersama-sama, mereka membangun sistem energi yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan, mengangkat harkat martabat masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” tutup Bu Puni, panggilan akrab Ketua Yayasan IBEKA ini.
Pengarusutamaan Green Jobs dalam Pembangunan Berkelanjutan
Ketika energi, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya terpusat, daerah punya ruang lebih besar untuk mengembangkan model pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Dari situ, lapangan kerja hijau bisa tumbuh.
Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengembangkan pembangkit energi terbarukan skala lokal—mulai dari PLTS di wilayah terpencil, mikrohidro di desa pegunungan, hingga PLTB di pesisir. Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur ini membutuhkan tenaga teknis, manajemen proyek, dan pelaku usaha pendukung—semuanya termasuk kategori green jobs.
Namun, hasil studi persepsi yang dilakukan oleh Koaksi Indonesia menemukan bahwa banyak anak muda belum mengenal green jobs, sehingga belum melihatnya sebagai pilihan karier. Padahal, keterampilan hijau (green skills) adalah kunci menjawab tantangan transisi energi di masa depan.
“Pada momentum 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Koaksi Indonesia menekankan pentingnya pengarusutamaan green jobs dalam kebijakan elektrifikasi nasional dan pembangunan daerah. Dengan begitu, akses listrik tidak hanya menghadirkan terang tapi membuka peluang kerja hijau yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak muda,” ujar Fitrianti Sofyan, Manajer Komunikasi dan Kampanye Koaksi Indonesia.
Semangat kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada ketersediaan listrik, melainkan juga memastikan bahwa energi bersih menjadi jalan menuju kesejahteraan bersama. Dari desa-desa terpencil hingga kota besar, inilah saatnya Indonesia membangun masa depan yang berdaulat energi sekaligus ramah lingkungan.
